|
Pontianak- Kendati pembangunan sarana bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat desa telah berjalan secara kontinyu pada periode lalu hingga saat ini, namun cakupan pelayanannya tetap saja dirasakan masih kurang memadai, terutama bagi desa-desa pesisir Kalbar yang kondisi alamnya langka dengan sumber air bersih dan hanya mengandalkan air hujan. "Tampaknya kondisi demikian, untuk waktu sementara ini hanya mampu diselesaikan dengan penyediaan opsi teknis penampungan air hujan (PAH), yang disadari bukanlah merupakan penyelesaian akhir untuk keluar dari kesulitan air bersih," kata Kakan PMD Kalbar Drs Henry Usman, yang mewakili Gubernur Kalbar pada pembukaan pelatihan aplikasi pendekatan pembangunan bertumpu pada masyarakat bagi aparat kecamatan dan unit pengelola sarana air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman pedesaan yang diikuti 65 peserta se Kalbar, di Wisma Nusantara, Senin (31/7). Menurut dia, kemampuan penyediaan air bersih ini berkaitan erat dengan pembentukan pemahaman dan prilaku erat dengan pembentukan pemahaman serta prilaku untuk memanfaatkan sanitasi dasar. Artinya, apabila air bersih telah tersedia dengan baik maka dengan sendirinya anjuran mengenai penggunaan jamban keluarga, MCK dan sebagainya akan lebih mudah diserap dan dilaksanakan oleh masyarakat. Dikemukakan Henry, kondisi alamiah kesulitan penyediaan air bersih dan penggunaan sanitasi dasar bagi masyarakat desa dicoba untuk diatasi dengan memasyarakatkan pendekatan bertumpu pada masyarakat (community management approach). "Melalui pendekatan ini, kita harapkan masyarakat dapat berperanserta secara aktif sejak tahap penyusunan rencana kegiatan desa (RKD), perencanaan dan pelaksanaan fisik konstruksi, hingga tahap pemanfaatan dan pemeliharaan sarana pada pasca proyek," ujarnya. Dari hasil pengamatan dan proses pembinaan selama ini, kata Hendry dapat dikatakan bahwa untuk menerapkan pendekatan bertumpu pada masyarakat dalam pengelolaan air bersih pedesaan, bukanlah pekerjaan sederhana. Sebab, terdapat kendala yang cukup berarti, terutama pola pikir masyarakat desa itu yang sebagian diantaranya cenderung masih sekedar memakai, tapi belum tergugah kesadarannya untuk bertanggungjawab memelihara sarana yang disediakan. "Disisi lain dari aspek pelaksana proyek masih pula terpantau gejala klasik seakan-akan mengkondisikan masyarakat sasaran sekedar sebagai obyek pasif, dengan alasan untuk mengejar prioritas penyelesaian target fisik yang telah ditetapkan," ungkap Hendry. Menurutnya, kendala dan hambatan merupakan tanggungjawab bersama lintas sektor dan jenjang pembinaan sampai ditingkat desa. Jalur koordinasi dan sosialisasi untuk menyatukan visi dan persepsi tentang urgensi penerapan pendekatan bertumpu pada masyarakat, hendaknya dapat terus ditingkatkan. Ditambahkan, kebijakan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dalam perkembangan terakhir, telah dikembangkan mencakup pula komponen perumahan dan pemukiman dalam satu paket program prasarana dasar permukiman (PDP) pedesaan. "Hal ini sangat beralasan, mengingat antara ketiga komponen tersebut pada dasarnya tidak dapat terpisahkan dan harus saling menunjang," katanya. Menurut sudut pandang pendekatan pembangunan bertumpu pada masyarakat, pada dasarnya keberhasilan program tersebut sangat tergantung pada kesiapan masyarakat desa itu sendiri untuk terlibat secara aktif.(abu) Post Date : 01 Agustus 2005 |