Mengelola air bersih atau air minum, ternyata tidak sulit. Asal pengelolaannya jujur dan terbuka, dijamin tidak bakal rugi. Itu pengalaman Aup Saepulloh (44) dan Iim (35), Ketua dan Sekretaris Badan Pengelola Air Bersih (BPAB) Desa Jaya Mandiri, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Tahun 2011 ini BPAB yang melayani kebutuhan 259 keluarga di Jaya Mandiri sudah memasuki usia 10 tahun. Kalau pengelola harus berutang memang benar, karena butuh investasi awal untuk biaya pembangunan bak penampung air dan pipa distribusi ke rumah-rumah warga. ”Tahun 2001, kami memperoleh pinjaman Rp 150 juta dan tahun ini tinggal 20 persennya saja,” ujar keduanya, Senin (13/6).
Sepuluh tahun lalu, Aup berinisiatif membangun bak penampung air dengan tembok tertutup ukuran 5 x 2 meter di Sungai Cilingga, tiga kilometer dari Jaya Mandiri. Saat itu, ia melihat sumber air yang terletak di bawah tebing tegak diapit oleh perbukitan di lereng timur Gunung Masigit-Kareumbi, yang terbuang ke sungai. Untuk mencapai sumber air itu, harus jalan kaki lewat pematang sawah, letaknya mengitari lereng-lereng perbukitan.
Jadi, hanya ”ide gila” yang bakal mampu menaklukan perbukitan di daerah pegunungan berketinggian 700 meter di atas permukaan laut itu. Pasalnya, pipa-pipa untuk mendistribusikan air ke rumah penduduk itu harus ditanam di pinggiran sawah dan selokan yang berkelok-kelok mengitari perbukitan.
Sementara biaya pengerahan warga desa, ongkos tukang tembok, dan pembelian peralatan termasuk pipa distribusi ukuran 3 inci sepanjang 3.000 meter hampir Rp 150 juta. ”Saat itu kelompok hanya punya uang Rp 600.000,” ungkap Ketua Kelompok Tani Makmur Desa Jaya Mandiri itu.
Setelah berusaha mencari pinjaman ke sana-sini, akhirnya Aup mendapat pinjaman lunak Rp 150 juta dari sebuah yayasan di Bandung. Ia lalu mengumpulkan warga dari 4 kampung di desa itu yang bakal terlayani air bersih, untuk berembuk. Terkumpulah 250 warga yang siap gotong royong dan beberapa tukang tembok untuk membangun bak penampungan.
Akan tetapi, ketika akan dimulai pekerjaan fisik, muncul penolakan dari warga lain di hilir sungai. Mereka merasa bakal terganggu pengairan sawahnya yang juga bersumber dari Sungai Cilingga. Padahal sumber air yang bakal ditampung berasal dari bawah bukit di pematang sungai berbatu yang lebarnya hanya empat meter itu.
Mereka datang bergerombol, masing-masing membawa golok. Puluhan warga yang dimotori Aup juga sedang berkumpul di hulu Sungai Cilingga. Melihat gelagat yang tak baik, Aup segera membubarkan kelompoknya. ”Kami tak melawan, tapi mereka diajak naik ke kampung untuk berdialog,” ungkap Aup. Setelah itu barulah reservoir dan pemipaan bisa dibangun.
Dari bak penampungan di reservoir, air dialirkan ke bak penampungan pertama di ujung kampung sejauh 2.000 meter. Di situ, air ditampung dalam bak 2,5 x 5 meter untuk pengendapan. Lalu dialirkan kembali ke penampungan ketiga yang sudah diberi saringan batu kerikil dan ijuk. Dari penampungan ketiga ini baru dialirkan ke rumah penduduk yang sudah dipasangi meteran air.
Harga musyawarah
Setelah air mengalir ke rumah warga, konsumen dan pengelola BPAB bermusyawarah menentukan tarif. ”Saat itu disepakati harga per kubiknya Rp 250 dan hingga sekarang belum naik,” ujar Iim. Tata cara pembayarannya, BPAB mengadopsi sistem yang dijalankan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) milik pemerintah daerah.
Kuitansi atau rekening tagihan air lengkap berisi nama, alamat, nomor sambungan, dan perincian pemakaian yang harus dibayar. Di sudut kiri bawahnya tercantum catatan kaki, dengan mengajukan keberatan, tidaklah berarti bahwa kewajiban membayar jumlah tersebut di atas dapat ditangguhkan, pelanggan diharapkan selalu memeriksa hasil pemakaian.
BPAB menyalurkan air rata-rata 3.000-4.000 kubik dan memperoleh pendapatan dari tagihan rekening Rp 800.000-Rp 1 juta per bulan. Uang itu untuk honor dua orang staf administrasi, masing-masing Rp 100.000 per orang, sisanya untuk pengembalian cicilan. Pihak desa pun memperoleh bagian 2 persen dari pendapatan BPAB ini.
Setelah ada air, wajah desa itu berubah. Persemaian tanaman dan perkebunan jagung semakin subur dan hijau. ”Selain MCK, air ini kami gunakan mencuci kotoran sapi,” ujar seorang warga yang tak jauh dari Kantor Kelompok Tani Makmur. Peternak ini membayar iuran air rata-rata Rp 7.500 per bulan. Konsumen BPAB terkecil Rp 3.000 dan paling tinggi Rp 20.000 per bulan.
Pengelola BPAB juga membayar iuran. Iim membayar rekening air Rp 10.000. Selain untuk MCK, air itu digunakan untuk mengairi kolam hiasan 2 x 2 meter di depan rumahnya.
Ketika Aup Saepulloh dan Iim diberitahu bahwa Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta atau PAM Jaya harus menanggung kerugian Rp 62 miliar tahun lalu, keduanya terheran-heran. Padahal, tarifnya tahun 2008, misalnya, Rp 7.188 per meter kubik. Dedi Muhtadi
Post Date : 07 Juli 2011
|
