MADIUN - Krisis air bersih di Kabupaten Madiun masih menjadi problem tahunan yang tak kunjung usai. Tahun lalu, PDAM setempat sempat memasok 183 truk tangki di semua daerah kekeringan. Jumlah yang akan dipasok atau didrop tahun ini diperkirakan sama. ''Masih sama seperti tahun lalu jumlah titik kekeringannya. Jika bertambah itu tidak banyak,'' jelas Lardi, Kabag Perencanaan PDAM Kabupaten Madiun, kemarin (10/8).
Dikatakan, sejumlah titik itu berada di tujuh kecamatan. Diantaranya, Kecamatan Wonoasri, Wungu, Dolopo, Saradan, Balerejo, Gemarang dan Dagangan. Lardi menambahkan, kasus kekeringan di Kabupaten Madiun masuk dalam kategori sedang. Atau, berbeda dengan Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri yang masuk kategori tinggi kasus kekeringannya. ''Madiun masih sedang, dan hanya spot di beberapa kecamatan. Rencananya, akan ada bantuan operasional mengatasi kekeringan dari provinsi,'' paparnya.
Bantuan itu berupa BBM dan uang saku bagi sopir. Mekanisme penyalurannya diserahkan ke Badan Pelaksana Pembangunan Bencana Daerah (BPPBD) melalui Pemkab Madiun. Sehingga PDAM segera lakukan koordinasi dengan Pemkab Madiun untuk menyerap anggaran itu. ''Tahun lalu pemkab sudah menghabiskan Rp 21 juta saat memasok air bersih. Untuk tahun ini anggaran penanganan bencana kekeringan langsung dari pemprov,'' jelasnya.
Droping air itu sementara ini solusi terbaik untuk mengatasi kekurangan air. PDAM juga sudah ready dengan menyiapkan tiga armada tangki air bersih. Dua mobil masih dalam kondisi baik dan satu rusak ringan. Ketiganya memiliki kapasitas tangki 4.000 liter. ''Kami sudah siap untuk droping air. Tapi, hingga kini belum ada laporan resmi. Itu yang jadi persoalan. Kami minta warga proaktif melaporkan kekeringan,'' ujarnya.
Lardi mengatakan ada bebebrapa warga yang merasa apatis. Sebab, seolah sudah terbiasa dengan kekeringan itu. ''PDAM sudah siap droping air bersih itu dan warga diminta bsia bekerjasama,'' jelasnya.
Dia menambahkan, kedepannnya PDAM terus memikirkan penanggulangan air bersih. Salah satu konsep yang sedang dikaji adalah pembangunan sumur bor di titik daerah kekeringan. Solusi itu lebih efisien jika harus memasang jaringan baru yang tentu memerlukan high cost. ''Kami dapat info dari Dinas PU Cipta Karya dan Bina Marga ada DAK yang bisa digunakan membangun sumur bor bagi daerah kekeringan,'' jelasnya.
Diperkirakan, untuk satu unit pembangunan sumur bor anggaran yang disiapkan sekitar Rp 200 juta. (ota/irw)
Post Date : 11 Agustus 2009
|
