TEMPO Interaktif, Jakarta - Seluruh kandidat calon presiden dinilai belum menunjukkan komitmennya terhadap masalah sanitasi. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance Aviliani yang juga moderator debat capres tadi malam, mengatakan tidak ada kandidat yang menunjukan visi misi untuk meningkatkan sanitasi.
"Tidak ada yang bicara sanitasi, baru sebatas air bersih dan rumah susun," kata Aviliani usai diskusi merespon debat capres, Jumat (26/6). Menurutnya, belum terjabarkannya komitmen tentang sanitasi, kemungkinan karena topik debat tadi malam lebih fokus pada pengentasan kemisikinan. Dalam debat berikutnya dengan topik kesehatan, kemungkinan dapat lebih diungkapkan.
Aviliani menjelaskan, dalam mengatasi masalah sanitasi beban anggaran tidak bisa seluruhnya masuk di APBN maupun APBD. Anggaran juga harus dimasukkan dalam neraca perusahaan swasta.
Selain itu, pemerintah daerah dalam memberikan ijin mendirikan bangunan juga harus mengontrol standar kualitas sanitasi. "Kontraktor yang tidak bisa penuhi standar diberi sanksi," katanya.
Perlu juga koordinasi antar pemerintah daerah maupun dengan pemerintah pusat mengenai konsep tata ruang. Harus ada aturan nasional yang diikuti oleh semua daerah. Pemerintah pusat menentukan prioritas pembangunan daerah pada tiga hal yakni peningkatan pendidikan, menurunkan kemiskinan, dan mengatasi masalah kesehatan. Perlu ada ukuran terhadap tiga hal itu, sehingga daerah tidak membuat program
sendiri.
Selain itu, perlu ada perubahan pola pikir. Masyarakat diberikan kesadaran tentang bahaya minimnya sanitasi. "Masyarakat kita perlu ditakut-takuiti baru pada mikir," katanya. Perbaikan fasilitas sanitasi tanpa didukung perubahan pola pikir akan sia-sia.
Anggota tim sukses pasangan Kalla-Wiranto, Zarmansyah mengatakan masalah sanitasi menjadi salah satu prioritas. Menurutnya capres memiliki komitmen untuk memberikan jaminan peningkatan sanitasi. "Kami akan bekerjasama dengan NGO untuk memperbaiki sanitasi," katanya.
Menurutnya, masalah sanitasi tidak hanya disebabkan minimnya anggaran tetapi juga komitmen dari birokrasi. Komitmen tersebut perlu dibangun bersama lembaga swadaya masyarakat.
Anggota tim sukses Yudhoyono-Boediono, Dian Syakhroz mengatakan Yudhoyono selama dalam pemerintahan lebih memprioritaskan penanganan bencana, "sehingga anggaran lebih berat kesana," katanya. Namun, menurutnya Yudhoyono juga telah memperhatikan pengolahan sampah, drainase, pengolahan limbah meski belum maksimal. AQIDA SWAMURTI/ ARI EKO WIBOWO
Post Date : 26 Juni 2009
|
