Palyja Bersedia untuk Renegosiasi

Jakarta, Kompas - PT Pam Lyonnaise Jaya bersedia melakukan renegosiasi perjanjian kerja sama dengan PAM Jaya. Mengingat, saat ini, baik PAM Jaya, Palyja, maupun pelanggan air bersih berada dalam situasi yang tidak menguntungkan sehingga semuanya harus dinegosiasi ulang.

 

”Tidak benar jika ada yang mengatakan kondisi kami lebih baik. Situasi saat ini bukan win-win seperti tujuan dilakukannya kerja sama, tetapi lose-lose,” tutur Wakil Presiden Direktur Palyja Herawati Prasetyo, di Jakarta, Kamis (23/6).

 

Menurut Herawati, walaupun di atas kertas tercatat Palyja untung lebih dari Rp 216 miliar tahun 2010, kenyataannya uang itu tidak bisa diterima karena belum mendapat persetujuan dari PAM Jaya.

 

”Dengan tidak adanya uang yang masuk, kami juga tidak bisa melakukan penambahan investasi untuk peningkatan pelayanan,” kata Herawati.

 

Skema kerja sama berupa full cost recovery, semua biaya dibebankan pada tarif, membawa konsekuensi penyesuaian tarif terus-menerus. Sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tidak bisa menaikkan tarif karena akan menimbulkan dampak sosial dan politik.

 

Menurut Herawati, ada banyak opsi renegosiasi yang bisa dipilih. Misalnya saja skema pendanaan untuk air tidak lagi dibebankan pada tarif sepenuhnya. ”Soal transportasi, Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan subsidi dari APBD. Seharusnya, untuk air, Pemprov DKI Jakarta juga bisa,” kata Herawati.

 

Selama ini, tarif yang dikumpulkan dari pelanggan oleh Palyja digunakan untuk membiayai banyak hal, seperti imbalan operator, pembayaran utang PAM Jaya kepada Kementerian Keuangan, pendapatan asli daerah Jakarta, dan badan regulator.

 

Palyja mengusulkan adanya penghapusan utang PAM Jaya. Soalnya, utang ini lahir sebelum dipegang swasta. Besarnya utang PAM Jaya itu sebesar Rp 1,56 triliun. Dari tahun 1998-2010, jumlah utang yang telah dibayar operator mencapai Rp 652 miliar.

 

 

Sementara itu, Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) mengingatkan, di usia ke-484, Jakarta masih mengalami krisis air bersih. Dari segi suplai, Jakarta juga sangat tergantung pasokan air dari luar Jakarta.

 

Menurut Hamong Santono, Koordinator Nasional KRuHA, sebaiknya Pemprov DKI memutus kerja sama dengan swasta karena selama 13 tahun layanan tidak bertambah baik.

 

”Pemprov sebaiknya menyiapkan PAM Jaya agar lebih profesional di bidang teknis ataupun manajerial. Kami percaya Jakarta mampu karena punya banyak ahli,” tutur Hamong. (ARN)