Bangkok, Senin - Delegasi Indonesia dalam negosiasi iklim di Bangkok, Thailand, menilai, negara-negara maju belum beritikad baik menurunkan laju emisinya. Mereka mengulur-ulur waktu pembahasan.
”Belum ada komitmen baru negara maju menaikkan target pengurangan emisi dalam jangka menengah,” kata anggota delegasi Indonesia, Tri Tharyat, ketika dihubungi di Bangkok, Senin (5/10) malam. Sebelumnya, negara maju (Annex 1) diharapkan menurunkan emisinya secara agregat mencapai 45 persen pada 2020.
Yang terjadi, negara-negara maju justru mendesak negara-negara berkembang turut serta. Bila sebelumnya dikenal dua kubu negara, Annex (wajib menurunkan emisinya) dan non-Annex (tidak wajib), kini mulai diubah.
Menurut Tri, negara-negara maju membagi lagi dengan istilah major economics, major developing countries, dan advanced developing countries. Namun, pengkategoriannya tidak jelas. Kondisi itu menyulitkan negosiasi di Bangkok, yang akan berakhir 9 Oktober 2009.
Kurangi draf negosiasi
Secara khusus, delegasi Indonesia membawa target rasional mengurangi draf negosiasi dari semula 199 draf teks. Draf itu berisi poin-poin terkait perubahan iklim dari ratusan negara.
Terkait draf itu, sejumlah LSM internasional yang tergabung dalam The Ecosystems Climate Alliance (ECA) menyoal sikap Uni Eropa yang memasukkan istilah manajemen hutan berkelanjutan (SFM) dalam konteks REDD. Sikap itu dinilai langkah mundur perlindungan hutan tropis.
Istilah manajemen hutan berkelanjutan itu, menurut ECA, selama ini dikooptasi industri kayu yang merusak menjadi seolah-olah ramah lingkungan. Karena itu, ECA menyayangkan sikap Uni Eropa tersebut.
”Jika kita tidak mengubah arah sekarang, kita tidak akan mereduksi emisi dari deforestasi dan degradasi lahan,” kata Peter Wood dari Global Witness dalam siaran persnya. (GSA)
Post Date : 06 Oktober 2009
|
