JAKARTA: Minat perusahaan swasta untuk mengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) melalui kerja sama dengan pemerintah dinilai masih rendah, meskipun payung hukum kerja sama sudah terbit.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono mengatakan dari sejumlah proyek SPAM yang ditawarkan kepada swasta hanya proyek pengelolaan air minum di Tangerang Selatan yang sudah menyelesaikan penandatanganan kerja sama.
Proyek dengan nilai investasi sebesar Rp490 miliar itu diharapkan memenuhi kapasitas maksimal mengalirkan debit air hingga 900 liter per detik, sehingga mememenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah itu.
"Proyek lainnya seperti Umbulan di Jawa Timur masih dalam proses. Baru satu proyek melalui mekanisme kerja sama pemerintah-swasta (KPS) yang sudah berjalan, yakni di Tangerang Selatan," ujarnya, di sela pemaparan kebijakan dan strategi pencapaian MDG's bidang Cipta Karya, kemarin.
Menurut dia, daya jangkau masyarakat mengakses air bersih baru mencapai 47%, sementara proyeksi pencapaian dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2014 ditargetkan sebesar 60,3%.
Dalam hal ini, pemerintah membutuhkan anggaran tidak kurang dari Rp22 triliun untuk memenuhi target itu.
Selain mekanisme KPS, lanjutnya, pemerintah menyiapkan program penyediaan air minum bagi perusahaan daerah air minum (PDAM) melalui skema pinjaman perbankan.
Mekanisme pinjaman perbankan mengacu pada Peraturan Presiden No. 29/2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Suku Bunga oleh Pemerintah Pusat, lalu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.229/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.
Selain itu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.21/2009 tentang Pedoman Kelayakan Investasi Pengembangan SPAM oleh PDAM.
"Peran pemerintah pusat mendukung pinjaman PDAM pada perbankan nasional yang mendapatkan jaminan dan subsidi bunga, seperti dukungan ketersediaan air baku dan fasilitasi penyiapan proposal," jelasnya.
Kucurkan kredit
Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Tamin M. Zakaria menyatakan sebanyak tiga perbankan siap mengucurkan kredit senilai Rp3,7 triliun untuk mendukung investasi dan pengembangan air minum di Tanah Air.
Tiga bank tersebut, katanya, memiliki komitmen kredit berbeda, seperti BNI dan BRI yang akan mengalokasian kredit senilai Rp1,8 trilin, sedangkan Bank Jabar Banten menyiapkan Rp100 miliar.
"Kami harapkan Agustus tahun ini sudah mulai ada penandatanganan kerja sama dengan perbankan untuk pembiayaan investasi ini," ujarnya. (09)
Post Date : 01 Juni 2010
|
