Menyulap Sungai Menjadi Indah dan Mempesona

Sumber:Republika - 13 Oktober 2004
Kategori:Drainase
Pemprov bertekad memperbaiki kondisi sungai yang membelah Ibu Kota. Salah satunya dengan menormalisasi sungai tersebut. Upaya penataan sungai di Jakarta mulai dilakukan. Salah satunya dengan normalisasi Sungai Kali Angke, Jakarta Utara. Rencananya proyek itu tuntas pada 2005 mendatang.

Proyek yang menelan dana tidak sedikit tersebut juga diharapkan menjadi percontohan untuk sungai-sungai lain yang melintasi Ibu Kota. Dikatakan sebagai percontohan karena di sepanjang bantaran sungai relatif sudah terbebas dari permukiman liar. Debitnya juga jauh lebih besar karena lebar sungai yang tadinya hanya lima meter hingga 10 meter kini menjadi 54 meter.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jakarta, Fodli Misbach, perubahan kondisi sungai tersebut terjadi menyusul normalisasi sungai sepanjang 2,7 kilometer yang dipastikan tuntas tahun ini. ''Pengerjaan normalisasi sungai sudah mencapai 80 persen dengan anggaran Rp 106 miliar,'' kata Fodli yang didampingi Kasubdis Pengendalian Sumber Daya Air (PSDA) dan Pantai DPU Jakarta, I Gde Nyoman Soewandhi, beberapa waktu lalu.

Dua tahun lalu, kata Fodli, selain lebarnya sempit bantaran Sungai Angke juga dipenuhi bangunan liar yang dihuni ribuan jiwa. Kondisi itu menjadikan beban sungai semakin berat karena harus menampung berbagai kotoran atau limbah rumah tangga.

Lebar Kali Angke saat ini sudah sebanding dengan lebar Kanal Barat yang dibangun sejak zaman kolonial Belanda. ''Lebar sungai seperti itu sekarang sudah bisa dilalui perahu atau motor boat,'' ujar Fodli.

Pengerjaan normalisasi sungai memang belum tuntas 100 persen. Masih ada sepanjang tiga kilometer lagi hingga ke muara sungai yang belum bisa dibebaskan karena banyak bangunan liar di bantarannya. ''Kami mengusulkan tahun 2005 sisa sungai itu dinormalisasi,'' kata Fodli. Kemungkinan anggaran yang diperlukan membengkak hingga dua kali lipat dari anggaran saat ini.

Pelaksanaan normalisasi Kali Angke, menurut Fodli, tak berjalan mulus. Pihaknya sering mengalami sandungan, terutama masalah pembebasan lahan. Bahkan, beberapa lokasi bermasalah itu perkaranya ada yang masih dalam proses pengadilan.

Fodli mengaku tidak tahu-menahu mengenai pembebasan lahan karena merupakan kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara. Dia berharap proyek normalisasi bisa tuntas secepatnya agar wajah Ibu Kota lebih indah dan memesona.

Sungai yang lebar dan dalam akan berpengaruh positif ketika hujan datang. Selain untuk mengantisipasi banjir, normalisasi juga dimaksudkan agar debit air bisa terjaga dengan baik.

Sungai juga bisa menjadi sarana transportasi sekaligus menggerakkan pariwisata. Gubernur Jakarta, Sutiyoso, malah berharap program normalisasi akan menjadi proyek percontohan untuk sungai lain. Dia menilai saat ini kondisi Kali Angke sudah relatif bagus.

Sutiyoso bertekad ingin menjadikan seluruh sungai di Jakarta bisa digunakan sebagai sarana transportasi. Dia menilai transportasi air bisa lebih lancar ketimbang harus melalui jalan darat. Di air, halangan hampir dipastikan tidak ada.

Buktinya sudah ada. Sutiyoso mencontohkan Kali Angke tersebut. Bantaran sungai, terutama yang memasuki kawasan Jakarta Utara, sudah mulai dibersihkan dari permukiman kumuh dan dipasangi sheet pile. ''Saat ini yang perlu diubah adalah warna airnya,'' kata Sutiyoso.

Meski bantaran sungai sepanjang Kali Angke sudah bebas dari permukiman, kualitas airnya masih sangat buruk. Warna air hitam legam dipenuhi sampah dan mengeluarkan bau tak sedap. DPU Jakarta mengamati sedikitnya terdapat 17 sungai yang mengalami pendangkalan dan perlu dinormalisasi. Di antaranya, Sungai Jati Kramat, Angke, Cakung Drain, Angke Jelambar, Cililitan Besar, Buaran, Petukangan, Cengkareng Drain, Pesanggrahan, Serua, Mampang, Krukut, Mookervart, Cipinang, Sunter, Lagoa Tirem, dan Banjir Kanal Barat.

Sungai-sungai yang dangkal itu rata-rata kanan-kirinya telah dipadati permukiman cukup padat. Warna air kehitaman, penuh sampah, serta mengeluarkan bau tidak sedap yang menyengat. ''Memang baru tiga sungai yang bisa kami keruk,'' kata Nyoman.

Tahun 2004, jelas Nyoman, Dinas PU Tata Air telah mengeruk tiga sungai, yakni Kali Lagoa Tirem sepanjang 2.500 meter, Sunter 2.000 meter, dan Cipinang baru dikeruk 1.000 meter. Idealnya, antisipasi pendangkalan tidak hanya melalui pengerukan. Namun, diikuti dengan mewujudkan profil basah ideal, yakni melalui penurapan dan perbaikan dasar saluran. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari penyempitan sungai.

Selain itu, partisipasi masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai juga sangat diperlukan. Apalagi, 80 persen sampah di sungai berasal dari limbah domestik. Hanya 20 persen berasal dari limbah industri, baik berupa limbah cair maupun limbah padat.

Fodli berpendapat melebarkan sungai lebih mudah dibanding memelihara sungai agar tetap bersih, aman, dan asri. Karena itu, diperlukan partisipasi masyarakat dalam menjaga keasrian sungai. Di tatanan pemerintahan beberapa lembaga terkait harus turut serta melakukan tindakan serupa, seperti pengawasan air sungai agar terbebas dari sampah dan limbah lainnya. Lembaga itu, di antaranya Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), Dinas Perindustrian, Dinas Tramtib Linmas, serta Dinas Pariwisata.

Harus Serius dan Konsisten

Malaysia memberi inspirasi bagi Pemprov DKI untuk mengelola lingkungan dengan lebih baik. Di sana limbah domestik bisa diubah menjadi barang yang berharga, termasuk untuk kepentingan sektor pertanian. Bisnis septic tank di Malaysia berjalan dengan baik. Ibu-ibu rumah tangga di negeri jiran itu memodifikasi septic tank sehingga mendapatkan keluaran yang menguntungkan. Mereka pun mendapatkan penghasilan dari bisnis tersebut. Lingkungan yang baik pun bisa tercipta.

DKI sudah melihat keberhasilan Malaysia. Tim khusus dari Pemprov juga sudah dikirim ke sana untuk mempelajarinya. Sayang, Pemprov belum bisa mengadopsinya secara besar-besaran. Pemprov baru membuat proyek percontohan di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Kepala BPLHD Jakarta, Kosasih Wirahadikusumah, sepakat pengamanan sungai dari limbah ditangani dengan menggunakan pola modifikasi septic tank. Alasannya, limbah rumah tangga merupakan sumber pencemar terbesar di sungai. Dia merekomendasikan septic tank yang terbuat dari bahan fiber tersebut, apalagi PKK juga sudah bisa membuatnya.

Selain memberdayakan peran ibu-ibu PKK, kata Kosasih, kualitas air sungai diharapkan bisa terjaga dengan baik dengan memodifikasi septic tank. Selama ini dalam rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Jakarta 2010, penanganan sanitasi kota mengacu pada konsep perpipaan. Konsep itu sangat mahal dan sangat kompleks karena harus membangun jaringan perpipaan baru.

Konsep itu hanya bisa direalisasikan dalam mimpi. Karena itulah, Pemprov DKI mengupayakan sistem baru dalam teknologi pengelolaan air limbah domestik. Salah satu alternatif yang ditawarkan adalah dengan menggunakan modifikasi septic tank seperti yang digunakan di Malaysia. Menurut Kosasih, sistem pengelolaan air limbah domestik sangat murah dan mudah dilakukan oleh siapa pun. Rumah tangga pun bisa menggunakan sistem tersebut.

DKI berpotensi menggarap bisnis tersebut. Maklum, ibu-ibu pun bisa melakukannya. Apalagi, bila kinerja ibu-ibu yang tergabung dalam PKK bisa digerakkan lebih hidup lagi. Kunci semuanya ada di Pemprov. Kalau serius, tak ada yang mustahil. Buktinya sudah ada. Lihatlah ibu-ibu di Malaysia!

Laporan : man

Post Date : 13 Oktober 2004