Menikmati Air Bersih Cuma Rp 3.000 Per Bulan

Senyum mengembang menghiasi wajah Yustina (35), warga Dusun Malabae, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Kini, ia tidak kelelahan lagi harus bolak-balik berjalan kaki sejauh satu kilometer setiap pagi dan sore hari untuk mendapatkan air bersih.

”Sekarang, kalau butuh air, tinggal buka keran di rumah. Air mengalir nonstop 24 jam. Hidup kami jadi jauh lebih baik,” kata ibu tiga anak itu.

Ketersediaan air bersih di rumah-rumah warga tersebut setelah selesai dibangun pemipaan air bersih sepanjang 3.000 meter yang memanfaatkan sumber air di bukit yang tidak jauh dari kampung itu. Pembangunan sarana air bersih tersebut dilakukan secara gotong royong oleh warga dengan dukungan dana dari lembaga kemanusiaan World Vision Indonesia dan Wahana Visi Indonesia.

Ungkapan Yustina soal kualitas hidup yang kini menjadi lebih baik itu tidaklah berlebihan. Sebelum ada sarana air bersih itu, setiap pagi dan sore ia dan suaminya harus meluangkan waktu dan mengeluarkan tenaga untuk mendapatkan air bersih yang digunakan untuk memasak dan mencuci piring. Sementara untuk mandi, membuang air besar, dan mencuci pakaian, ia dan hampir seluruh warga dusun itu memanfaatkan sungai di sana.

”Hampir semua penduduk di sini pernah sakit muntaber dan gatal-gatal gara-gara menggunakan air sungai yang tercemar peternakan babi di hulu sungai,” kata Andi, Kepala Dusun Malabae.

Sekitar 74 keluarga di Dusun Malabae saat ini memang bisa tersenyum lega karena mereka sudah bisa menikmati air bersih hingga ke rumah penduduk. Apa lagi, untuk biaya perawatan sarana air bersih yang mereka kelola sendiri itu setiap keluarga hanya dipungut iuran Rp 3.000 per bulan.

Selain di Dusun Malabae, World Vision Indonesia dan Wahana Visi Indonesia juga membangun sarana air bersih di empat dusun lain di tiga kecamatan di Bengkayang. Sedikitnya sekitar 3.000 jiwa warga mendapatkan manfaat dari pengadaan air bersih itu. Program kemanusiaan dengan membangun sarana air bersih itu masih terus digulirkan di sejumlah desa di Bengkayang.

Untuk pembangunan sarana air bersih di dusun tersebut, dana yang digunakan sekitar Rp 660.000.000. Dana partisipasi warga sendiri sekitar 10 persen atau Rp 66 juta. Sementara pembangunan dilaksanakan sendiri oleh warga secara bergotong royong.

”Kami mencoba membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih bagi kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Mereka merespons dengan keinginan yang kuat untuk bisa memiliki sarana air bersih sendiri. Saya yakin sarana air bersih ini akan dirawat dengan baik oleh mereka karena ini merupakan buah kerja keras mereka,” kata Thomas Arief Setiyoso, Manajer Wahana Visi Indonesia Area Development Program (ADP) Singkawang-Bengkayang.

Menurut Andi, pemeliharaan sarana air bersih tersebut kini juga dilakukan masyarakat sendiri dengan menunjuk beberapa warga menjadi petugas. ”Kami juga membuat aturan adat untuk menjaga sumber air untuk penyediaan air bersih tersebut. Hal ini dilakukan agar kawasan sumber air tetap terjaga dari kerusakan lingkungan, termasuk mencegah penebangan hutan di sekitarnya. Yang melanggar kami kenakan hukum adat,” ujarnya.

Wakil Bupati Bengkayang Suryadman Gidot yang meresmikan sarana air bersih yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat, Jumat (22/8), mengakui, separuh dari penduduk Bengkayang masih kesulitan mendapatkan air bersih.

”Penyediaan air bersih yang diupayakan Pemerintah Kabupaten Bengkayang baru bisa menjangkau sekitar 30 persen penduduk,” katanya.

Bahkan, dari 17 kecamatan di Bengkayang, menurut dia, masih ada dua kecamatan yang sama sekali belum ada jaringan air bersih dari pemda, yakni di Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan. Sementara sekitar 20 persen sisanya memanfaatkan sumber-sumber air seperti sumur, mata air, dan sungai yang belum tercemar.

”Potensi sumber air di Bengkayang cukup besar, hanya saja belum bisa dikelola dan dimanfaatkan secara optimal,” katanya.

Inisiatif dari berbagai pihak, menurut dia, sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat mendapatkan air bersih. Hal ini karena kemampuan anggaran dari pemerintah daerah yang relatif terbatas. (C Wahyu Haryo PS)

Post Date : 05 September 2008