Menggapai Target Renstra 2005-2009

Empat tahun sudah Rencana Pembangunan Jangka Menengah bidang keciptakaryaan dilaksanakan. Itu berarti tinggal setahun lagi fase lima tahun program ini akan berakhir.Pertanyaan penting adalah sejauh mana program dan rencana kerja tersebut telah memberi solusi bagi persoalan kemasyarakatan. Dengan refleksi itulah kita menemukan jawaban sejauh mana kita melangkah?

Indonesia telah merdeka dari penjajah selama 63 tahun. Meski usianya telah lebih dari enam dasawarsa namun cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera masih menemukan beragam persoalan. Salah satunya adalah ketersediaan dan kelengkapan infrastruktur yang masih minim. Persoalan perumahan yang layak, air yang layak dikonsumsi dan perkampungan kumuh masih sering dijumpai. Pemerintah pun sadar akan persoalan dan tantangan tersebut termasuk Departemen Pekerjaan Umum khusus Bidang Keciptakaryaan. Berbagai rancangan program dibuat dengan maksud untuk menjamin ketersediaan infrastruktur.

Pemerintah pun telah membuat perencanaan dengan menetapkan skala prioritas pembangunan yang diharapkan menjawab kebutuhan masyarakat. Itulah yang dilakukan pemerintah pada empat tahun silam dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2009, yang kemudian diterjemahkan oleh Departemen Pekerjaan Umum menjadi Rencana Strategis (Renstra) di setiap bidang keweanangannya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah periode 2005-2009 tersebut teridentifikasi beberapa persoalan yang membutuhkan penanganan yang komprehensif. Di bidang air minum misalnya PDAM sebagai lembaga penyedia air minum belum secara optimal melayani kebutuhan masyarakat. Ini terlihat dari jangkauan pelayanan yang sampai pada 2004 hanya mampu menjangkau 31,2 juta penduduk kota (33 persen) dan 8,3 juta jiwa penduduk perdesaan (7 persen).

Sementara di sektor penyehatan lingkungan permukiman khusus berkaitan dengan sistem pengolahan air limbah, juga masih sangat terbatas dengan baru menjangkau 8 kota. Di bidang pelayanan sanitasi perkotaan juga belum maksimal dengan baru menjangkau 78 juta penduduk dan di perdesaan baru 35 juta jiwa. Sementara penanganan persampahan sampai dengan tahun 2004 baru menembus angka 41 persen. Dan di penanganan drainase saat ini baru tertangani 49 ribu ha dari total 65 ribu ha yang tersebar di berbagai kota.

Untuk pengembangan permukiman, sampai tahun 2004 masih ditemukan pemukiman kumuh sekitar 47.000 ha. Belum lagi penataan kota khusus berkaitan dengan penataan bangunan belum dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Kondisi di perdesaan pun tidak lebih baik, keterbatasan infrastruktur masih sangat nyata terlihat baik jalan raya, saluran drainase dan lainnya. Di tempat lain penataan kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar belum tertangani dengan baik serta belum padunya pendekatan agropolitan dalam memperkuat keterkaitan desa-kota.

Beberapa isu utama terkait dengan kebijakan pembangunan keciptakaryaan saat ini adalah penanggulan kemiskinan di daerah perkotaan, ketertinggalan daerah perdesaan dan persoalan Urban Rural Lingkage, juga menjadi perhatian adalah penanganan air minum untuk masyarakat miskin, penyehatan perusahaan penyedia air minum, persoalan bencana dan banjir masalah lingkungan dan sampah, lemahnya penataan dan revitalisasi perkotaan dan meningkatnya kebutuhan pengadaan kota satelit serta keutuhan informasi pembangunan kota.

Hal-hal tersebut membutuhkan penanganan yang komprehensif. Bahkan tidak luput kerja sama antar departemen menjadi kebutuhan. Direktorat Jenderal Cipta Karya telah mengambil berbagai langkah strategis dalam mengatasi masalah tersebut. Untuk penyehatan PDAM misalnya dilakukan perjanjian komitmen antara pemerintah kabupaten/kota, DPRD dan PDAM. Hal kedua yang dilakukan adalah dengan penetapan Center of Excellence bagi PDAM lainnya.

Di sektor penyehatan lingkungan yanq jadi perhatian adalah Air limbah permukiman. Sampai dengan tahun 2004 Kepala Keluarga yang telah menggunakan jamban di perkotaan baru 69 persen. Sementara di perdesaan lebih kecil dari itu yakni 43 persen. Harus diakui bahwa penerapan sistem sanitasi masih sangat terbatas dengan terpusat di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, Yogyakarta dan Cirebon. Ditambah dengan proyek percontohan di Samarinda, Balikpapan dan Banjarmasin.

Selain itu ada juga 76 persen sungai di Jawa, Bali, Sumatera yang tercemar. Sementara pembangunan drainase yang sebenarnya sangat penting ternyata penanganannya masih bersifat penanganan sesaat. Selain itu tidak digubrisnya sistem tata kota sehingga sering ada pembangunan di jalur hijau turut menyebabkan persoalan lingkungan.

Hal lain yang seakan tidak pernah selesai adalah persoalan persampahan. Sejauh ini metode pembuangan sampah 95 persennya masih menggunakan open dumping. Selain itu belum terbinanya kerjasama antar instansi pemerintah serta pemerintah dengan kalangan swasta dalam pengelolaan sampah menimbulkan masalah tersendiri.

Dengan latar persoalan itu, pemerintah dalam hal ini Departemen PU Bidang Keciptakaryaan pun merancang Program Jangka Menengahnya. Setelah empat tahun berjalan sudah saatnya untuk melihat seberapa jauh pencapaian pembangunan bidang Cipta Karya.

Capaian Pembangunan Bidang Cipta Karya

Dalam kurun waktu empat tahun (2005-2008), Pembangunan Bidang Cipta Karya telah merealisasikan prasarana dan sarana dasar, antara lain di sektor air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman, pengentasan kemiskinan, dll.

Di bidang penyediaan prasarana air minum perkotaan terjadi peningkatan kapasitas sebesar 29.687 It/detik dan melayani 11 juta penduduk. Di bidang sanitasi, diantaranya pengelolaan air limbah sudah terlaksana di 251 kota/kabupaten dan mampu melayani penduduk sebanyak 1,4 juta jiwa. Di bidang pengelolaan persampahan, sudah mencakup 222 kota/kabupaten dan melayani 13,4 juta penduduk. Dan penanganan drainase perkotaan mampu mengurangi genangan air seluas 4.754 ha.

Untuk peningkatan kualitas permukiman, kawasan kumuh dan nelayan yang ditangani melalui pembangunan Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) sebanyak 13.564 unit, melalui program P2KP dan NUSSP yang terdapat di 28.258 kelurahan. Kemudian penataan bangunan dan lingkungan ada di 566 kelurahan serta penataan dan revitalisasi kawasan perkotaan sebanyak 182 kawasan.

Pembangunan prasarana dan sarana dasar untuk mendukung pengembangan kawasan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah melayani 302.423 unit rumah. Penyediaan infrastruktur permukiman di 145 kawasan yang berada di kawasan perbatasan/kawasan terpencil/pulau terluar.

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan melalui program Agropolitan dan DPP di 997 kawasan dan melalui program PPIP di 19.023 desa.

Program penanggulangan dampak konflik sosial dan bencana alam menangani 251.735 unit rumah dan melayani 1,25 juta penduduk.

Meskipun sudah banyak menghasilkan banyak kiprah, namun patut diakui masih ada kekurangan dalam mencapai target Renstra 2005-2009.

Post Date : 30 September 2008