Mengenali Permasalahan Pengelolaan Sanitasi Perkotaan di Indonesia (Makalah Ekonomi Perencanaan Kota)

Pengarang:Sofyan Iskandar
Penerbit:Jakarta, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, FE UI, 2005, i + 23 hal
Tahun Terbit:Th. 2005
No. Klasifikasi:363.72 ISK m
Kata Kunci:makalah, sanitasi perkotaan - Indonesia
Lokasi:Perpustakaan AMPL, Telp. 021 - 31904113
Kategori:Pedoman/Panduan

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasikan potensi masalah dari pengelolaan sanitasi yang buruk, yang berkaitan dengan pengelolaan air minum. Diharapkan akan memberikan masukan kepada para pelaku pembangunan air minum dan sanitasi dalam pembuatan kebijakan.
 
Dalam makalah ini hanya akan dilakukan pembahasan pada masalah yang ditimbulkan oleh penanganan yang salah atas sarana sanitasi dasar, dan hubungannya dengan pelayanan air minum. Sanitasi dasar yang dimaksud hanya mencakup segala buangan cair dari yang dihasilkan aktifitas domestik rumah tangga.
 
Struktur penulisan dibagi menjadi 4 bab, bab 1 merupakan pendahuluan. Bab 2 memberikan gambaran pelayanan sanitasi di Indonesia. Bab 3 membahas masalah dalam pengelolaan sanitasi, dan bab 4 merupakan rekomendasi.

Daftar Isi:

Bab 1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Cakupan Masalah
1.4 Struktur Penulisan

Bab 2. Pelayanan Sanitasi Perkotaan di Indonesia
2.1 Pelayanan Sanitasi di Indonesia
2.2 Pelayanan Sanitasi di Perkotaan
2.3 Hubungan Antara Sanitasi dan Pelayanan Air Minum

Bab 3. Mengenali Permasalahan Sanitasi Perkotaan
3.1 Memahami Aspek Teknik Pengelolaan Sanitasi
3.2 Sanitasi Bukan Hanya Jamban
3.3 Pertumbuhan Penduduk versus Ketersediaan Lahan
3.4 Barang Privat versus Barang Publik
3.5 Subsidi versus Cost Recovery
3.6 Aspek Regulasi
3.7 Jalur Kontaminasi
3.8 Kerugian Ekonomi
3.9 Lembaga Pengelola
3.10 Partisipasi Masyarakat

Bab 4. Rekomendasi
4.1 Pengelolaan Sanitasi harus Terintegrasi dengan Air Minum
4.2 Pengelolaan Sanitasi untuk Memutus Siklus Transmisi
4.3 Pengelolaan Sanitasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan
4.4 Perlu Peran Pemerintah dalam Penegakan Hukum
4.5 Perlu Penerapan Insentif dan Disinsentif
4.6 Pengelolaan Sanitasi untuk Konservasi Sumber Daya Alam
4.7 Perlu Pengelola yang Profesional
4.8 Perlu Bimbingan Teknis kepada Masyarakat
4.9 Perlu Hierarki Tanggung Jawab atas Sanitasi
4.10 Perlu Penggalian Partisipasi Masyarakat dalam Pendanaan
4.11 Perlu Kampanye untuk Memperbaiki Kondisi Sanitasi
4.12 Sanitasi Perlu Diprioritaskan

Daftar Pustaka
 



Post Date : 14 Mei 2009