|
LAMONGAN - Karena 30 hari aliran air PDAM ke rumahnya macet total, warga perumahan Jetis Indah mengadu ke kantor PDAM Lamongan. Namun anehnya, oleh petugas PDAM mereka justru diminta untuk melakukan demonstrasi ke kantor salah satu BUMD tersebut. Data tersebut terungkap dalam surat pengaduan kepada Bupati Lamongan oleh warga perumahan Jetis Indah RT 01/RW 04, yang ditandatangani oleh ketua RT setempat, Sudirman. Dalam surat pengaduan tersebut, para warga di perumahan tersebut mempertanyakan sikap petugas PDAM terhadap pengaduan yang telah disampaikan para warga tersebut ke Kantor PDAM. Ketika menerima surat pengaduan warga, petugas PDAM justru menyarankan para warga tersebut untuk membeli air ke PDAM dengan menggunakan tanki. Lebih mengejutkan lagi, petugas tersebut juga menyarankan para warga untuk menggelar demonstrasi ke kantor PDAM. "Karena pelayanan petugas PDAM penuh kejanggalan, kami terpaksa mengadukan masalah tersebut kepada pak bupati (Bupati Lamongan, Masfuk)," ungkap Sudirman, dalam suratnya tersebut. Terkait sikap petugas PDAM tersebut, para warga mempertanyakan, apakah ada aturan tentang jual beli air di kantor PDAM. Kalau ternyata ada, untuk apa masyarakat tetap diwajibkan membayar rekening air setiap bulan kalau dan akan didenda kalau terlambat membayar. "Selain masyarakat disengsarakan oleh air PDAM yang tidak keluar, juga diberatkan oleh pengeluaran biaya yang berlipat," terang Sudirman dalam suratnya. Direktur PDAM Lamongan, Sumadi membenarkan adanya pengaduan warga perumahan Jetis Indah tersebut. Namun petugas PDAM sudah dikerahkan untuk bekerja siang dan malam mengatasi masalah macetnya aliran air ke prumahan tersebut. "Memang hasilnya belum maksimal, tapi kami terus melakukan perbaikan karena wilayah perumahan tersebut termasuk wilayah distribusi yang kritis, sesuai kajian tim ITS," ungkapnya. Terhadap sikap petugas PDAM yang menyarankan warga untuk demonstrasi, Sumadi mengaku telah mengumpulkan para karyawan PDAM untuk dimintai keterangan terkait masalah tersebut. "Berdasarkan pengakuan para karyawan, tidak ada petugas yang menyarankan seperti itu (demonstrasi). Kalaupun memang ada, berarti petugas itu sebagai oknum yang tidak menjalankan kebijakan pimpinan dan akan kami tindak tegas. Sebab tidak ada kebijakan pimpinan yang seperti diungkapkan petugas seperti itu," tuturnya.(feb) Post Date : 16 Mei 2006 |