MENDORONG SANITASI SEHAT ALA GROBOGAN, Tidak Punya WC, Dilarang Bikin KTP

Ada fakta mengejutkan di Kabupaten Grobogan,Jawa Tengah.Pemerintah setempat mencatat lebih dari 42% dari total 1,4 juta penduduknya tak memiliki akses sanitasi yang baik.Mereka buang air besar (BAB) di sembarang tempat. 

 

Di kebun,sungai atau sawah. Ashadi,Sekretaris Desa Putat Nganten,Kecamatan Karang Rayung,kesal melihat kondisi ini.Dia mencari cara agar masyarakat di lingkungannya tak lagi BAB sembarangan. Akhirnya,pada 2009 sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) Plan Indonesia masuk ke desanya. LSM yang dikenal getol memperjuangkan hak anak ini ternyata punya tujuan yang sama dengan Hadi, memperjuangkan agar masyarakat tak lagi BAB di luar WC. Ashadi bergerak.

 

Dia bergerilya ke rumah-rumah warga untuk mengampanyekan perlunya WC sebagai penunjang kesejahteraan desa.“Saya bilang,WC itu perlu,buat bapak dan ibu sehat. Alhamdulillah,tidak ada penolakan dari warga,”kata Ashadi kepada SINDO.Ashadi mengaku bekerja sukarela tanpa sama sekali memikirkan bayaran.“Saya kepingin lihat warga itu sejahtera,Mas,” ujarnya. 

 

Kini,90,4% dari 4.000-an warga desa tempat Ashadi tinggal sudah punya WC. Mereka tak lagi membuang kotorannya sembarangan. Ashadi siap menggelontorkan dana dari kantong pribadinya untuk membuat WC bagi orang yang benar-benar tidak mampu.“ Saya ada uang Rp1 juta dan staf desa lain Rp1 juta untuk buat WC,minimal untuk 10 KK,”papar dia.

 

Sebelum Ashadi bergerak,di desa itu hanya 70% warga yang punya WC. “Kesulitannya karena mereka memang tak punya motivasi untuk membuat WC, apalagi warga yang rumahnya dikelilingi kebun,sawah atau sungai.Padahal sungai kan untuk mengaliri sawah. Takutnya,jadi penyakit,” papar dia. Atas usulannya,kepala desa akan membuat aturan baru.Warga tidak akan bisa memproses administrasi kependudukan jika di rumah tempat dia tinggal masih belum tersedia WC.

 

Aturan itu akan direalisasi tahun depan. “Kita kanpunya data nama dan alamat orang-orang yang punya WC.Kita juga monitoring semuanya.Jadi jika mengaku ada padahal tidak,bisa ketahuan.Yang punya WC juga punya kartu, mereka melapor kepada kita,” papar dia.Warga yang tak memiliki kakus,dia sulit untuk membuat KTP,kartu keluarga,dan lainnya.

 

Dari Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Plan Indonesia, Ashadi mendapat penghargaan sebagai sanitator terbaik. Sementara itu,Manajer Air Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan Plan Indonesia Eka Setiawan menjelaskan, tak perlu banyak membangun infrastruktur dalam merealisasikan bebas BAB sembarangan (BABS).

 

Namun, semua pihak yang memiliki kepentingan dalam hal ini hanya perlu memicu semangat masyarakat.“Biayanya kecil, tidak usah besar-besar,”kata Eka.Dia mengklaim setelah Plan Indonesia masuk ke Grobogan untuk menjalankan program 100 desa bebas BABS sejak 2009 lalu,sebanyak 17.000 jamban baru dibangun secara swadaya masyarakat. Menurut dia,metode seperti itu jauh lebih efektif dan efisien daripada membangun jamban di desadesa dengan biaya yang besar.

 

Metodenya,kata dia,hanya membutuhkan dana sebesar USD2000 per desa untuk empat tahun kerja.“Ada satu desa yang pernah disubsidi pemerintah pusat untuk membuat sarana jamban,tapi ternyata tak efektif,”ucap Eka. Direktur Program Plan Indonesia Nono Sumarsono mengatakan,bertambahnya jamban berkorelasi dengan turunnya angka penyakit wabah.Pada 2010,tercatat 14.000 kasus diare di Kabupaten Grobogan.

 

Angka itu turun pada tahun ini,yaitu hingga bulan Oktober, jumlahnya menjadi 8.000 kasus. “Diharapkan,pencapaian ke-100 desa ini bisa diikuti desa-desa lain,baik yang berada di Kabupaten Grobogan maupun di wilayah lain,sehingga jumlah kasus penyakit diare di Tanah Air bisa ditekan,”ujar Nono.KRISIANDI SACAWISASTRA