|
JAKARTA, KOMPAS - Penggunaan solar industri pada mesin pengolah sampah incinerator dinilai memberatkan. Ini menunjukkan pemerintah belum sepenuh hati menyelesaikan persoalan sampah, karena tidak ada insentif yang diberikan. Demikian Ketua Kompartemen Prasarana Kota DPP Real Estate Indonesia (REI) Dhony Rahajoe dan Wakil Ketua DPRD Kota Depok Amri Yusra secara terpisah, Senin (21/6). Menurut Dhony, incinerator harus menggunakan solar industri yang harganya Rp 6.061,85 per liter, termasuk PPN. Jika ditambah biaya transportasi Rp 75/liter karena harus diambil di depo Plumpang, harga solar industri Rp 6.136,85/liter. Sementara satu incinerator butuh 600 liter solar setiap hari dengan kapasitas produksi 30 meter kubik/hari. Di kawasan BSD terdapat dua incinerator, yang butuh 1.200 liter solar industri. Artinya biaya BBM untuk dua incinerator itu Rp 7,3 juta per hari, dan ini memberatkan. Incinerator dibutuhkan untuk mengolah sampah menjadi abu. Karena harga solar industri relatif tinggi, pengolahan sampah menghadapi kendala. Pengolahan sampah yang sudah dicacah untuk dijadikan kompos, lebih banyak dilakukan. Alat itu menggunakan listrik. Juga memilah sampah yang dapat digunakan lagi. Ini menyebabkan incinerator tidak dimanfaatkan optimal. Padahal, jika pemerintah berniat menyelesaikan persoalan sampah langsung pada sumbernya, pemerintah harus memperhatikan pula kendala yang dihadapi dalam pengolahan sampah, seperti penggunaan BBM industri ini. Pemerintah harus memberi insentif, jika ingin pengembang membantu menyelesaikan masalah lingkungan seperti persoalan sampah ini. "Jika tak ada insentif, pengembang enggan memberi subsidi, sedang warga merasa terbebani dengan biaya angkut sampah yang relatif tinggi," kata Dhony. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Depok Amri Yusra mengatakan hal senada. "Pemerintah Kota Depok baru melakukan uji coba penggunaan mesin pengolah sampah. Kami tak ingin ada persoalan di kemudian hari, terutama menyangkut BBM incinerator. Karenanya, masalah BBM harus diperhatikan, " kata Amri. Ia menegaskan DPRD Depok mendukung program Nur Mahmudi Isma'il menerapkan Sipesat untuk menciptakan Depok kota yang bersih. (KSP) Post Date : 20 Juni 2006 |