Masyarakat Kubu Minta Proyek Air Bersih Kenapa ke Menteri, Bukan ke Pemda Setempat?

Sumber:Bali Post - 17 November 2005
Kategori:Air Minum
KARENA ada kesempatan daerahnya dikunjungi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta Menteri Lingkungan Hidup, masyarakat Kubu, Karangasem tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka meminta kepada menteri bersangkutan membangun proyek pengadaan air bersih. Kedua menteri, Ir. Jero Wacik dan Rachmat Witoelar akhirnya berjanji akan meneruskannya ke Menteri PU dan Menteri Pembangunan Daerah Teringgal. Kalau sudah ada kata ''meneruskan'' itu sama saja tidak sanggup. Kenapa masyarakat Kubu tidak meminta ke pemerintah daerah yang terdekat? Seharusnya Wakil Gubernur yang saat itu ikut penghijauan merasa malu masyarakatnya meminta kepada menteri dan ini tamparan halus. Demikian yang terungkap adalam acara Warung Global di Radio Global FM 96,5 yang direlai Radio Singaraja FM dan Radio Genta Bali, Rabu (16/11) kemarin. Berikut rangkuman selengkapnya.

Menurut Natri Udiani di Denpasar, Menbudpar Jero Wacik dan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar akan meneruskan permintaan masyarakat ke PU. Itu artinya kalau sudah "main meneruskan" sama saja beliau ini tidak akan menyanggupi permintaan masyarakat di Kubu. Seharusnya menteri bersangkutan jangan janji seperti itu. Seharusnya beliau mengatakan, "saya tidak janji tapi akan diusahakan", itu lebih baik. Seharusnya, kalau ada kegiatan penghijauan yang dilakukan menteri tersebut jelas tanaman memerlukan air untuk disirami. Jadi airnya dulu baru penghijauan. Kalau tidak seperti ini tentu penghijauan itu akan mubazir. Memang penghijauan itu bagus dan mutlak karena untuk menghadapi pemanasan global. Semestinya justru yang tertantang hal seperti ini Bupati Karangasem. Bupati semestinya peduli, jangan sampai masyarakatnya meminta-minta sampai ke Jakarta.

Sementara itu, menurut Jujur di Sanglah, dalam hubungan dengan penghijauan itu sendiri memang pohon jarak itu bagus untuk penghijauan apalagi katanya akan diberikan gratis kepada masyarakat. Keuntungan yang didapat masyarakat akan memperoleh manfaat minyak dari pohon jarak, dan pohon jarak juga tidak terlalu banyak membutuhkan air untuk pemeliharaannya. Kalau pengadaan air di sana terealisasi, ini akan lebih baik lagi.

Pendapat Kompyang Lombok di Bangli, kata pejabat memang selalu janji "akan" dan kenyataannya tidak ada apa-apanya. Dia berharap Karangasem tidak seperti Bangli. Sebab, contoh di Bangli, baru ada puskesmas rusak Bupati heran terkejut. Seharusnya Bupati sudah tahu kondisi ini. Harapannya Bupati turun langsung melihat kondisi masyarakatnya. Kalau umpamanya pemerintah kabupaten tidak punya dana pindah ke pemerintah propinsi. Dirinya waswas kedua menteri yang janji ini akan lupa kalau sudah di Jakarta. Contohnya kekeringan di Bangli saja sampai sekarang tidak ada apa-apanya.

Suarya di Karangasem berharap agar masyarakat jangan selalu pesimis dan memandang dari sisi negatif dan apriori. Kalau kita melihat struktur pendapatan daerah ada namanya APBD kabupaten dan APBD propinsi dan APBN. Dalam APBN itu dalam struktur belanjanya ada yang disebut Dana Alokasi Khusus yang didistribusikan pada daerah bila memiliki kelayakan untuk dibantu. Bila kabupaten meminta bantuan ke pusat itu sesuatu yang wajar dan harus disampaikan. Dia menyarankan harus dikembangkan suatu pola. Pola ini tidak hanya saat pejabat itu datang tapi harus diatur sebuah upaya untuk mengingatkan. Dalam hal ini jaringan kerja antar daerah dengan DPD di pusat, DPRD inilah yang harus dioptimalkan. Selama tidak pernah terdengar apakah yang dilakukan oleh jaringan tersebut. DPRD dan DPD sebagai jaringan harus duduk bersama memformat kebutuhan atau keinginan masyarakat. Suarya menyarankan untuk mengkalkulasi lagi apa yang ada di Karangasem, seperti bagaimana mengoptimalkan perkebunannya. Seperti kita tahu produktivitas jambu mete di Karangasem itu seperti jambu mete sangat besar dan inilah yang juga dioptimalkan dengan melibatkan berbagai pihak. Karena kondisi ini maka berapa pun harga per tangki air akan dibeli masyarakat. Masyarakat tentu akan punya income dari produktivitas lahan yang ada.

Sementara itu, Vijay di Pecatu mengingatkan kalau Menteri Pariwisata seharusnya yang diurus secara aktual itu adalah tentang perkembangan pariwisata dan meninjau pintu-pintu masuk Bali, apakah benar keamanan di Bali ini sudah mendukung pariwisata, bukannya mengurusi penghijauan. Sedangkan Menteri Lingkungan Hidup seharusnya mengurusi geothermal dan jalan-jalannya ke Bedugul, apakah di sana ada kerusakan lingkungan atau tidak. Kalau berbicara masalah air biasanya saling lempar tanggung jawab dengan mengatakan bukan wewenang dan selalu ujung-ujungnya duit.

Wayan Bracuk di Nusa Penida mengatakan seharusnya bapak-bapak menteri datang ke Nusa Penida. Daerah ini juga menjerit kekurangan air sama seperti yang di Kubu. Bayangkan saja di daerah ini selama musim kemarau banyak sekali warga desa yang tidak mandi. Seharusnya memang dalam urusan daerah adalah pemerintah yang terdekatlah yang mengusahakannya dan menteri-menteri tentu tugasnya menerima laporan dari bawah dari bupatinya. Di Nusa Penida banyak lahan tidur dan kalau di sana ada rencana penanaman, apakah masyarakat hanya disuruh menanam saja dan hasil dari penanaman ini apakah ada yang mendrop hasilnya? Sebagai masyarakat, kalau seperti itu yang senang-senang saja.

Kariana di Singaraja bertanya, bagaimana mungkin Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Syaifulah Yusuf peduli masalah ini? Karena selama ini menteri ini juga tidak pernah terdengar beritanya. Dari dulu menteri ini selalau mengurusi partainya, PKB, yang pecah dua. Di koran pun tidak pernah ada beritanya tentang apa yang beliau lakukan dalam hubungannya mengentaskan daerah tertinggal. Menteri tersebut direkomendasikan Kariana untuk di-reshuffle. Anehnya Bali ini selalu image-nya sudah hebat, jadi tidak ada yang percaya kalau masih ada desa tertinggal. Seperti Kecamatan Tejakula, Buleleng adalah salah satu wilayah yang tertinggal dan blankspot. Wilayah ini banyak yang buta huruf. Di daerah yang PAD-nya nomor dua di Bali juga ada buta hurufnya. Air adalah masalah pokok, jadi kinerja menteri-menteri ini benar-benar kurang maksimal.

Bagi Sinda di Siulan, menteri berkunjung itu sah-sah saja, cuma dirinya berharap jangan kunjungan ini sekadar melaksanakan kalender kerja. Sudah sering didengar di masyarakat bahwa masyarakat sekarang ini sudah terlalu muak dengan janji-janji. Kenapa masyarakat sekarang sangat pesimis terhadap kunjungan menteri karena mereka berjanji empat dan lima tidak terbukti, artinya ngomong sudah ada empat, ada lima yng tidak terbukti. Justru merekalah yang membangun image seperti itu. Kenapa rakyatnya mengadu ke menteri? Karena rakyat sudah tidak percaya pada pemerintahan yang terdekat. Kalau alasannya pemerintahan Kabupaten Karangasem dikatakan belum lama dan masih baru tapi kemelaratan di Karangasem bukan baru kemarin. Kemelaratan di Karangasem sudah terjadi sejak generasi-generasi terdahulu.

Putu Suartha di Pedungan menambahkan, masalah air adalah masalah yang sudah ada sejak dulu seharusnya sudah sejak dulu pemerintah daerah menyediakan. Dirinya memberi solusi agar pengolahan air diambil dari air laut seperti yang pernah ada di pulau-pulau yang ada di Sumbawa. Ternyata kebutuhan air dari daerah pulau-pulau ini terpenuhi. Untuk ke depan mungkin bisa dilakukan di Karangasem.

Menurut Ledang Asmara di Denpasar, untuk permasalah air yang ada di Karangasem sebaiknya meminta pada Menteri Perekonomian. Kalau meminta pada Jero Wacik (Menbudpar), seandainya disetujui dan terealisasi nanti dikhawatirkan ada tuduhan berkolusi karena Jero Wacik orang Bali. Dirinya merasa optimis kalau Jero Wacik yang merupakan temannya ini akan tepat janji. Seharusnya gubernur terlebih dulu yang memperjuangkan.

Dewa Alit di Denpasar mengatakan tidak masalah masyarakat Bali di Kubu memperjuangkannya kepada Jero Wacik karena beliau itu orang Bali setidaknya ada perhatian. Apalagi Jero Wacik juga pernah memastikan pariwisata Bali akan meningkat tahun 2006. Mengenai kinerja Menteri Pariwisata ini kenyataannya tidak ada perubahan dan pantas saja masyarakat menilai menteri ini tidak mampu bekerja sesuai dengan bidangnya. Kalau ada reshuffle, Menbudpar juga seharusnya termasuk yang di-reshuffle.

Parta di Tabanan menilai kemungkinan kekecewaan masyarakat ini diakibatkan adanya sebuah permasalahan yang sudah berkali-kali diadukan pada bupati dan pejabat lain yang tidak pernah terwujud dan tidak ada reaksi. Menteri itu pembantunya presiden, jadi sangat gampang apalagi dianggap Jero Wacik satu partai dengan SBY, jadi harapan kita menteri bisa menyampaikan. Ini juga dimaksudkan untuk mempermudah akses mereka ke pusat.

Wayan Arsana di Selat Karangasem mengungkapkan, dulu ada program yang sudah dipresentasikan ke PU bahwa air Telaga Waja kalau bisa diambil sudah sangat layak untuk 8 kecamatan dan Arsana sendiri waktu itu ikut dalam presentasi. Presentasi itu sendiri tentang desain pengembangan potensi air baku Tukad Telaga Waja. Ia meminta pada kedua menteri itu untuk menindaklanjuti survai ini. bram

Post Date : 17 November 2005