Dampak pemanasan global mengancam kehidupan 1,3 milyar penduduk dunia. Butuh dana ratusan milyar dolar Amerika untuk upaya adaptasi demi penyelamatan bumi. Bagaimana warga dunia membiayai penyelamatan bumi? ; Bertumpu Pada Panel Surya dan Kincir Angin; Rekayasa Isu Pemanasan Global?
Khun Samut tampak kesepian di Desa Khun Samutchine, Provinsi Samur Prakan, Thailand. Kuil Buddha itu menjadi bangunan terakhir yang bertahan dari serbuan gelombang laut. Genangan air laut pun hampir mengepung seluruh sisi kuil. Hanya ada satu jalan sempit dari beton yang menjadi penghubung dengan daratan.
Tidak lama lagi, mungkin Khun Samut akan mengikuti jejak puluhan rumah lain yang sebelumnya ada di perkampungan nelayan di sisi selatan Bangkok itu. Secara bertahap, rumah-rumah itu sirna, tenggelam ditelan gelombang laut yang merambah daratan hingga 20 meter per tahun.
Akibatnya, 60 keluarga terpaksa mengungsi. Menurut Noo Wisuksin, 71 tahun, seperti dikutip AFP, ia telah delapan kali memundurkan rumahnya ke arah daratan selama 30 tahun terakhir. Namun gelombang laut tetap menelan lahannya hingga lebih dari satu kilometer.
Noo yang sangat miskin pun terpaksa tinggal menumpang di lahan orang lain. Ia tak punya uang untuk membeli rumah baru.
Noo tidak sendirian. Nasib yang sama dialami warga Khun Samutchine lainnya. Bahkan nasib 25 juta warga lain yang menetap di sekitar delta Sungai Chao Phraya tidak lebih bagus. Akibat perubahan iklim, delta itu terancam tenggelam, terbendung aliran sungai seiring dengan musnahnya hutan bakau dan kenaikan permukaan air laut.
Kisah abrasi laut seperti itu juga menimpa warga tiga pulau di Kepulauan Balabalakang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Indonesia. Setiap kali terjadi abrasi, luas Pulau Ambo, Pulau Salissingan, dan Pulau Papoongan berkurang hingga 50 sentimeter. Sekitar 70 penduduk terancam kehilangan tempat tinggal. "Abrasi terbesar terjadi Januari lalu. Ratusan rumah warga mengalami rusak berat akibat terjangan arus ombak," ujar seorang warga Pulau Ambo, Amiruddin, kepada Antara.
Abrasi pun membuat dermaga Pulau Papoongan putus. Kapal-kapal nelayan tak lagi bisa bersandar. Tanggul-tanggul penahan ombak yang dulu dibangun pemerintah telah lenyap tak bersisa, tidak mampu menahan derasnya arus. Bila abrasi tak tertanggulangi, dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, Kepulauan Balabalakang akan lenyap.
Berdasarkan data Departemen Kelautan dan Perikanan, sedikitnya 2.000 pulau di Indonesia berpotensi hilang akibat perubahan iklim pada 2030. Sekitar 10% dari pulau-pulau itu berpenghuni. Proyeksi kenaikan permukaan laut mencapai 0,4 meter pada 2010, dengan luas area yang hilang mencapai 7.408 meter persegi.
Masalah abrasi tak hanya milik Indonesia dan Thailand. Negara-negara lain pun mengalami masalah serupa. Di Malaysia, sekitar 30% garis pantainya tergerus erosi laut sebagai dampak pertumbuhan penduduk, urbanisasi, produksi gas dan minyak, serta perkembangan pariwisata. Di India, garis pantai sepanjang 1.500 kilometer atau 26% dari total garis pantai tergolong menderita erosi serius.
Laporan Panel Antar-Pemerintah PBB mengenai Perubahan Iklim (IPCC) tentang Bangladesh lebih memprihatinkan. Negara itu digolongkan sebagai negara paling parah terkena dampak perubahan iklim. Naiknya permukaan air laut akan melahap 17% lahan di Bangladesh paling lambat pada 2050. Akibatnya, 20 juta dari 144 juta penduduknya bakal kehilangan tempat tinggal.
Sedangkan prediksi kenaikan permukaan air laut satu meter pada 2100 akan menghilangkan tempat tinggal 9 juta warga Vietnam yang menempati lahan di delta Sungai Mekong. Kenaikan serupa bakal menenggelamkan 250.000 rumah, bandar udara, rumah sakit, dan pembangkit listrik di Australia.
Laut bukanlah satu-satunya penyebab bencana akibat pemanasan global. Puncak Gunung Everest pun bisa menjadi pemicu bencana besar yang mengancam 1,3 milyar penduduk bumi. Pada saat ini, gletser (salju dan es) hanya menyelimuti Pegunungan Everest di musim dingin. Padahal, dulu pegunungan tertinggi di dunia itu selalu berselimut gletser sepanjang musim.
Para ilmuwan memperkirakan, bila lapisan gletser itu benar-benar lenyap, bencana kekeringan akan melanda Asia dalam beberapa dekade mendatang. Sepuluh sungai yang berhulu di pegunungan itu juga akan mengering sehingga bisa menghancurkan pertanian dan kehidupan penduduk Asia. Keprihatinan atas pencairan gletser ini terungkap dalam rapat kabinet Perdana Menteri Nepal, Madhav Kumar, dengan 22 menterinya di kaki Gunung Everest, Jumat pekan lalu.
Deretan kisah sedih itu sebenarnya belum menggambarkan peta utuh malapetaka akibat pemanasan global. Namun sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya dampak perubahan iklim bila tak tertanggulangi. Lalu, bagaimana caranya? "Adaptasi akan menjadi tak terhindarkan untuk beberapa golongan," kata Ketua IPCC, Rajendra Pachauri, seperti dikutip AP.
Para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu mengamini pendapat Pachauri tentang urgensi langkah adaptasi itu. Menurut ahli biologi dari Universitas Texas, Amerika Serikat, Camille Parmesan, manusia juga harus berubah mengikuti perubahan alam. Ia mencontohkan keberhasilan adaptasi kupu-kupu biru Adonis dari Inggris menghadapi peningkatan suhu di habitat aslinya. Adonis berevolusi dengan memanjangkan rongga dada dan sayap agar bisa terbang lebih jauh menuju daerah yang lebih dingin.
Tapi tentu saja adaptasi pada manusia tidak mudah dilakukan. Sebab perubahan iklim terjadi begitu cepat. "Adaptasi menjadi tantangan berat karena percepatan perubahan melewati kisaran adaptasi yang dilakukan masyarakat pada masa lalu, ketika perubahan iklim terjadi," ujar Jane Lubchenco, Ketua Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, di depan Kongres, Rabu pekan lalu.
Langkah-langkah adaptasi berarti meninggikan semua bangunan, bendungan, hingga tembok laut. Selain itu, adaptasi berarti mengalihkan sistem perairan, menghentikan beberapa proyek pembangunan, mengubah cara bertani, dan berujung pengungsian masyarakat, flora, dan fauna. "Karena beberapa daerah tidak akan bisa lagi dijadikan permukiman dalam 100 tahun ke depan," ujar Permesan.
Semua upaya adaptasi itu tentu saja membutuhkan biaya besar, hingga ratusan milyar dolar Amerika. Inggris membutuhkan setengah milyar dolar Amerika untuk memperkokoh tembok pengendali banjir di Sungai Thames. Tak mau kalah dari Inggris, Singapura menargetkan pengurangan daerah rentan banjir menjadi setengahnya pada 2011. Negeri kota itu juga akan memperlebar dan memperdalam semua kanal dan saluran airnya.
Dana senilai US$ 226 juta pun siap menggelontor untuk membangun bendungan di mulut sungai utama kota Singapura. Pemerintah Amerika Serikat juga menyiapkan anggaran US$ 1,2 milyar per tahun untuk bantuan iklim internasional, termasuk untuk upaya adaptasi.
Menurut Kepala Sekretariat Iklim PBB, Yvo de Boer, proyek adaptasi dan penyelamatan bumi membutuhkan dana US$ 10 milyar-US$ 12 milyar per tahun sejak 2012. Sumber utama pendanaan ini adalah negara-negara maju.
Perkiraan Bank Dunia malah jauh lebih tinggi. Biaya adaptasi akan mencapai US$ 75 milyar-US$ 100 milyar per tahun dalam jangka waktu 40 tahun ke depan. Tapi Institut Internasional untuk Lingkungan dan Pembangunan (IIED), sebuah lembaga penelitian di London, menyatakan bahwa jumlah itu pun masih terlalu rendah. "Mungkin biayanya akan menjadi US$ 200 milyar-US$ 300 milyar per tahun," kata Chris Hope, seorang dosen sekolah bisnis di Universitas Cambridge yang juga ikut dalam penelitian IIED.
Meski terhitung mahal, Hope mengingatkan bahwa kegagalan adaptasi akan menimbulkan kerugian lebih besar. Ia memperkirakan, rata-rata angka kerugiannya mencapai US$ 6 trilyun per tahun untuk 200 tahun ke depan. Nah, adaptasi bisa memotong biaya itu sekitar US$ 2 trilyun per tahun.
Menurut Hope, tiga perempat dana tadi selayaknya diberikan kepada negara-negara berkembang. "Ada sisi pertanggungjawaban moral besar bagi kita untuk membantu mereka dari dampak yang sebagian besar disebabkan oleh kita," Hope menegaskan.
Bertumpu Pada Panel Surya dan Kincir Angin
Sektor energi adalah salah satu pemain utama dalam upaya menghadapi perubahan iklim. Tak mengherankan jika hampir seluruh negeri berlomba-lomba mengembangkan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin. Indonesia tak terkecuali.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, mengungkapkan bahwa pemerintah butuh investasi Rp 30 milyar-Rp 50 milyar untuk membangun pabrik panel surya di dalam negeri.
Sebenarnya, PT Lembaga Elektronika Nasional (LEN) selama ini telah berhasil memproduksi panel surya. Namun komponennya masih diimpor. "Nah, itu akan kita buat di dalam negeri karena market kita cukup luas," ujar Hatta, Jumat pekan lalu.
Panel surya menjadi andalan baru sumber pembangkit energi listrik di Indonesia. Terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik di pulau-pulau terluar, daerah terpencil, dan perkampungan nelayan di daerah pesisir. Target pemerintah, mulai tahun depan, pembangkit tenaga surya bisa menghasilkan energi listrik hingga 50 megawatt. Pabrik LEN di Bandung juga telah memakai listrik dari panel surya berkekuatan 8 kilowatt.
Pengembangan listrik tenaga surya di Indonesia memang tak bisa dibandingkan dengan Jerman. Negara itu tercatat sebagai penghasil energi surya terbesar di dunia. Pada saat ini, Jerman memproduksi 5,3 gigawatt (GW) energi listrik dari surya. Jumlah ini sepertiga dari total produksi listrik surya di seluruh dunia, yang mencapai 15 GW.
Kunci keberhasilan Jerman ada pada kebijakan subsidi industri energi terbarukan sejak beberapa tahun terakhir. Kebijakan ini jelas amat berarti bagi pengembangan industri energi terbarukan. Sebab, tanpa subsidi, pengembangan energi terbarukan jauh lebih mahal dari energi fosil. Menurut hitungan lembaga analisis terkemuka, New Energy Finance, dengan indikator harga karbon, maka harga karbon dari energi surya mencapai US$ 196, energi kincir angin di laut US$ 136, dan energi kincir angin di darat US$ 38.
Kebijakan subsidi yang dilakukan Jerman dan negara-negara Uni Eropa sukses meningkatkan persentase jumlah pembangkit listrik berenergi terbarukan. Sepanjang tahun 2000-2006, sekitar setengah dari pembangunan pembangkit energi baru di Uni Eropa bersumber dari energi terbarukan, terutama panel surya dan kincir angin. Di seluruh dunia, pembangkit listrik tenaga angin mengalirkan listrik ke 31 juta rumah di Jerman serta 18 juta rumah di Amerika Serikat. Spanyol, India, Denmark, Italia, dan Cina.
New Energy Finance juga menghitung, paket stimulus global untuk pengembangan energi terbarukan pasca-krisis finansial mencapai US$ 163 milyar. Pencairan stimulus hijau ini dilakukan secara bertahap mulai tahun 2009 sebesar US$ 24 milyar, tahun 2010 sebanyak US$ 58 milyar, dan tahun 2011 sebesar US$ 56 milyar.
Rekayasa Isu Pemanasan Global?
Enam puluh satu megabytes (MB) data rahasia dari Climate Research Unit (CRU) University of East Anglia di Inggris bocor lewat internet, sepekan sebelum pembukaan Konferensi Perubahan Iklim Copenhagen. Hacker berhasil menjebol lebih dari 1.000 e-mail dan 72 dokumen yang disimpan pusat riset perubahan iklim terkemuka di dunia itu. Kebocoran ini memicu spekulasi bahwa data tentang pemanasan global telah direkayasa.
Dalam salah satu e-mail itu, Direktur CRU, Phil Jones, menyarankan rekan-rekannya untuk mengabaikan temuan ilmuwan anti-teori pemanasan global. Paper-paper ini sebaiknya dikeluarkan dari pembahasan dalam sidang Panel Antar-Pemerintah PBB tentang Perubahan Iklim (IPCC).
"Aku tidak bisa melihat salah satu dari berkas tersebut (temuan penelitian anti-pemanasan global) ada dalam laporan IPCC. Kevin dan aku akan membuat mereka tidak masuk, meskipun itu berarti kita harus mendefinisikan ulang apa yang disebut peer-review literature," tulis Jones, seperti dikutip The Daily Star.
Paper ilmuwan anti-pemanasan global menunjukkan bahwa suhu bumi tidak selalu naik. Malah dalam beberapa periode mengalami penurunan. Salah satu data yang mereka kemukakan, kenaikan temperatur global berhenti sekitar tahun 1960. Jadi, isu bahwa bumi semakin panas hanyalah rekayasa sekelompok ilmuwan yang berhasil memicu kampanye pemanasan global bernilai milyaran dolar.
Eduardo Zorita, ahli perubahan iklim dari Eropa, menyebutkan bahwa kebocoran data itu membuktikan, beberapa penelitian tentang pemanasan global dipenuhi intrik, konspirasi, dan kolusi. Bila semua tudingan ini terbukti, laporan IPCC itu akan kehilangan kredibilitas.
Jones tegas membantah semua tudingan itu. Ia menyebutkan, analisis pada e-mail dan dokumen yang bocor itu dilakukan tidak sesuai dengan konteks. Publikasi di internet itu sengaja dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melemahkan konsensus global bahwa aktivitas manusia berdampak pada iklim dunia. Meski menyangkal keras, Jones memilih mundur dari jabatannya, seiring dengan dimulainya investigasi independen oleh kepolisian Inggris.
Sedangkan Ketua IPCC, Rajendra Pachauri, menyatakan bahwa kasus kebocoran data yang diiringi tudingan rekayasa isu pemanasan global itu adalah masalah serius. "Kami akan melihat secara keseluruhan, kemudian akan mengambil keputusan. Ini masalah serius dan IPCC akan menyelidikinya secara lengkap," ungkapnya, seperti dikutip Reuters.
Selang beberapa hari setelah kasus kebocoran data itu menyeruak, koran Washington Post-ABC News Poll di Amerika Serikat memublikasikan hasil jajak pendapatnya. Persentase penduduk Amerika yang percaya pada isu pemanasan global hanya 72%.
Angka itu memang masih tinggi, tapi menyusut dari angka 80% pada awal tahun ini. Penurunan terbesar berasal dari pendukung Partai Republik, yaitu dari 76% menjadi 54%, dan Partai Independen dari 86% menjadi 71%. Sedangkan pendukung Partai Demokrat yang percaya pada pemanasan global turun dari 92% menjadi 86%. Astari Yanuarti
Post Date : 16 Desember 2009
|
