 Terwujudnya pembangunan AMPL yang berkelanjutan di Indonesia telah menjadi komitmen bersama pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten. Disusun dan dilaksanakannya Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat merupakan serangkaian upaya pemerintah dalam mewujudkan komitmennya menuju pembangunan AMPL yang berkelanjutan menuju pencapaian target MDG 2015. Untuk mempersiapkan pelaksanaan operasionalisasi kebijakan tahun 2005, dalam rangka pengembangan strategi pelaksanaan dalam skala luas yang lebih di Indonesia, sebagai titik awal pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakanlah Lokakarya dan Pelatihan Operasionalisasi Kebijakan dan Penyusunan Program Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di daerah, bagi propinsi dan kabupaten/kota di wilayah Indonesia bagian barat.
Tujuan lokakarya ini adalah membantu Kelompok Kerja AMPL Daerah dalam meningkatkan pemahamannya mengenai kebijakan dan operasionalisasi kebijakan di daerah.
Lokakarya ini diselenggarakan di Hotel Bukit Hijau pada tanggal 6-10 Juni 2005, yang merupakan rangkaian fasilitasi pelaksanaan kebijakan di daerah pada tahun 2005. Acara lokakarya dimulai dengan perkenalan peserta, pengungkapan harapan dan kekhawatiran peserta, pembukaan dan arahan oleh Oswar Mungkasa, Pokja AMPL Pusat, dilanjutkan dengan Pemahaman Kebijakan Nasional AMPL berbasis masyarakat dan operasionalisasinya, presentasi kebijakan berbasis lembaga, Perencanaan Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di daerah, dan penutupan.
Hasil yang diperoleh dari lokakarya ini adalah pemahaman dasar mengenai kebijakan dan operasionalisasi, khususnya bagi daerah yang baru mendapatkan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pada tahun 2005, pemahaman proses fasilitasi dan peran berbagai pihak dalam upaya pembangunan AMPL yang berkelanjutan, ketrampilan teknis dalam pengembangan Renstra Pembangunan AMPL daerah, dan adanya rencana tindak lanjut dalam operasionalisasi kebijakan dan penyusunan rencana strategis pembangunan AMPL daerah. Daftar Isi: Daftar Isi
Kata Pengantar A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Hasil yang ingin Diperoleh
4. Peserta
5. Waktu dan Tempat
6. Kondisi
7. Fasilitator B. Proses Lokakarya
1. Pengantar Lokakarya
2. Road Mapping Operasionalisasi Kebijakan
3. Diskusi Kelompok Pendalaman 11 Pokok Kebijakan AMPL Berbasis Masyarakat
4. Presentasi Kebijakan Berbasis Lembaga
5. Analisis SWOT
6. Penguatan Isu Sanitasi dalam Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat
7. Diskusi Kelompok Analisa SWOT, EFAS, IFAS, SFAS, TOWS
8. Perumusan Isu Strategis dan Perumusan Program Strategis
9. Diskusi Kelompok Perumusan Program Strategis
10. Review
11. Indikator Kinerja
12. Rencana Kerja AMPL Daerah
13. Evaluasi
14. Pernyataan Komitmen
15. Penutupan C. Hasil Lokakarya
1. Pemahaman Kebijakan
2. Diskusi Operasionalisasi Kebijakan di Semua Level
3. Program Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat
4. Rencana Kerja Daerah
Post Date : 11 Juli 2008
|
