|
JAKARTA - PT PAM Lyonaisse Jaya (Palyja) dan PT Thames PAM Jaya (TPJ) tidak memenuhi janji untuk menanamkan investasi sebesar Rp 1,1 triliun selama lima tahun kerja sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) DKI Jakarta. Menurut Staf Ahli Komunitas Pelanggan Air Minum Jakarta (Komparta), Poltak H Situmorang, sejak 1998 hingga 2003, biaya investasi yang dikeluarkan Palyja dan TPJ hampir tidak ada. "Saya bisa buktikan selama lima tahun Palyja dan TPJ menjadi mitra PDAM, biaya investasi yang mereka keluarkan nol rupiah pun tidak ada," katanya, di Jakarta, Senin (16/2). Poltak mengatakan, berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) dengan PDAM pada 1998, Palyja dan TPJ berjanji akan menginvestasikan Rp 1,1 triliun. Tapi dalam lima tahun, mereka justru menerima uang dari penjualan air sebesar Rp 4,8 triliun. "Kalau dikalkulasi, mereka justru mendapat keuntungan. Jadi biaya apa yang mereka keluarkan untuk investasi. Justru uang dari pelanggan yang digunakan," ujar Poltak. Jika dilihat dari biaya investasi (capital expenditure/ Capex), lanjutnya, realisasi yang dicapai tidak pernah maksimal. Misalnya, sejak 1998 sampai 2001, investasi Palyja baru mencapai Rp 361,184 miliar atau sekitar 63 persen dari target Rp 567,618 miliar. Begitu juga dengan capex TPJ yang tidak sesuai target. Pada 2001, capex TPJ dianggarkan Rp 317 miliar, tapi terealisasi hanya Rp 240 miliar. "Sebenarnya, dengan realisasi investasi yang tidak pernah tercapai, kerja sama dengan Palyja dan TPJ tidak perlu dipertahankan. Apalagi kenyataannya kerja sama dengan dua mitra swasta malah semakin membebani PDAM," kata Poltak. Dia mengungkapkan, kerja sama PDAM dengan Palyja dan TPJ, justru menggerogoti PDAM. Pasalnya, PDAM tidak punya penghasilan karena semua penerimaan masuk ke kantong mitra swasta. Meskipun tarif air terus naik, lanjut Poltak, hal itu tidak akan menyelamatkan PDAM. Pasalnya, BUMD tersebut tetap berkewajiban membayar water charge dan lisensi. Hal itu yang kemudian dibebankan ke pelanggan karena PDAM tidak memiliki penghasilan untuk menutupi biaya-biaya tersebut. "Maka, sebenarnya PDAM tidak perlu ada karena bisnis air minum dari hulu ke hilir semua dioperasikan swasta. Penerimaan juga lebih banyak masuk ke swasta. Jadi PDAM tidak ada gunanya," kata Poltak. (J-9) Post Date : 17 Februari 2005 |