Libatkan Masyarakat untuk Atasi Krisis

Sumber:Kompas - 26 Agustus 2008
Kategori:Air Minum

BANDUNG, KOMPAS - Kebijakan menempatkan masyarakat hanya sebagai obyek dalam penanganan krisis air di berbagai daerah di Indonesia sudah waktunya diubah. Sebab, masyarakat adalah pengguna sekaligus penjaga potensi air di daerahnya.

”Percuma saja bila pemerintah membangun dan memperbaiki waduk kalau kemudian dibiarkan tanpa pendekatan dengan masyarakat. Mereka tak akan peduli pada infrastruktur yang dibangun,” kata ahli manajemen sumber daya air dari Collaborative Knowledge Network Indonesia, Jan TL Yap, yang ditemui pada lokakarya pembangunan kapasitas di bidang sumber daya air, Senin (25/8) di Bandung.

Lokakarya yang digelar hingga Jumat (29/8) itu juga diikuti kalangan intelektual dan kelompok peduli konservasi air dari Malaysia dan Filipina. Kegiatan itu diharapkan bisa mempererat jaringan konservasi air se-Asia Tenggara.

”Dosen dilibatkan agar nantinya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi air,” ujar Yap.

Penyadaran

Pelibatan masyarakat meliputi penyadaran agar tidak menebang hutan. ”Pemerintah juga perlu memikirkan kompensasi bagi petani bila membatasi pembukaan lahan,” ujar Kepala Bagian Standar dan Diseminasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Air Departemen Pekerjaan Umum William Putuhena.

Keikutsertaan masyarakat dalam konservasi air dilakukan dengan pembuatan sumur resapan di setiap rumah. Pihak swasta dan industri juga perlu dirangkul.

”Sedang dikembangkan teknologi memanfaatkan sumur dalam yang dulu digunakan industri. Sumur itu bisa menampung air saat musim hujan,” kata William.

Kepala Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum, Jabar, Nana Nasuha mengatakan, sulit mengatasi banjir tahunan yang melanda sekitar 13 kota/kabupaten di Jabar yang dilewati Sungai Citarum. Sebab, kawasan hutan di Gunung Wayang, Kabupaten Bandung, makin gundul. ”Pengerukan setiap tahun di aliran Sungai Citarum menjadi sia-sia karena longsoran tanah dari Gunung Wayang terus berlanjut,” katanya. Pemprov Jabar harus membuat kebijakan tegas terkait penggundulan hutan dan upaya konservasi air. (REK)



Post Date : 26 Agustus 2008