Surabaya, Kompas - Direktur Distribusi PDAM Tirta Sembada Surabaya Tjatur Djauhari dibebani target mendistribusikan air untuk 80 persen populasi di Surabaya. Tjatur juga harus ikut mengurangi kebocoran setidaknya dua persen setiap tahun.
Wali Kota Surabaya Bambang DH menyampaikan hal itu saat melantik Tjatur di Aula PDAM Surabaya, Selasa (1/6). "Selama ini cakupan (layanan PDAM) baru 72 persen. Untuk kota seperti Surabaya, seharusnya cakupan bisa mencapai 80 persen atau sesuai dengan target nasional dan MDGs (Millennium Development Goals)," ujarnya.
Peningkatan cakupan layanan diakui tidak mudah. Tahun ini saja menurun akibat beberapa kebocoran pipa induk. "Kebocoran akibat perbaikan jaringan. Kalau perbaikan selesai, mudah-mudahan cakupan akan lebih baik dan bisa meningkat," tuturnya.
Secara umum kebocoran masih di atas 34 persen. Angka itu lebih tinggi 14 persen dari batas toleransi nasional, yakni 20 persen. "Selain karena proses instalasi dan perbaikan jaringan, kebocoran juga diakibatkan pencurian air. Ini harus ditekan seminimal mungkin," kata Bambang.
Tjatur bersama jajaran PDAM wajib menekan kebocoran paling tidak 2 persen per tahun. Upaya penekanan itu sudah dimulai dengan membuat peta kebocoran. "Dicari dulu di mana saja titik bocor, di luar akibat instalasi baru dan perbaikan. Setelah tahu, akan mudah memperbaikinya," ujar Bambang.
Sementara Direktur Utama PDAM Surabaya M Selim mengatakan, proses pemetaan sedang dalam tahapan lelang. Dana pemetaan didapat dari hibah Bank Dunia. "Pemetaan akan dilakukan oleh konsultan pemenang lelang," ujarnya.
Setiap satu persen kebocoran yang dikurangi, PDAM mendapat tambahan Rp 5 miliar per tahun. Dengan menekan 2 persen per tahun, PDAM mendapat tambahan pemasukan Rp 10 miliar per tahun. "Selain menutup titik kebocoran, kami juga membenahi sistem administrasi. Jadi, secara internal tidak ada celah untuk kebocoran lagi," tuturnya. (RAZ)
Post Date : 02 Juni 2010
|
