 Fasilitasi AMPL tahun 2005 di Propinsi Banten merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan fasilitasi AMPL tahun 2004, dimana telah dilakukan review terhadap pokok-pokok kebijakan dan identifikasi isu/permasalahan strategis. Untuk tahun ini kegiatan tersebut mulai dilaksanakan kembali melalui serangkaian pertemuan koordinasi dengan dinas terkait, dan untuk kelanjutannya sangat membutuhkan dukungan dari pimpinan daerah untuk dapat melancarkan kegiatan up-dating data AMPL serta penyusunan Renstra AMPL yang nantinya dapat diakses oleh semua pihak.
Dengan dilakukan Audiensi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat ini diharapkan semakin kuat pemahaman para pimpinan daerah dan dinas/instansi terkait terhadap Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat dan kegiatan ini merupakan upaya memperoleh dukungan tersebut guna mencapai tujuan besar yang dicanangkan oleh Pokja AMPL Propinsi Banten.
Tujuan Kegiatan Audiensi Kebijakan Nasional AMPL-BM ini adalah agar pengambil keputusan daerah dapat mengetahui pentingnya adopsi kebijakan nasional pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat dalam upaya untuk menyusun rencana kerja daerah dalam mencapai layanan AMPL menuju MDG’s 2015.
Kegiatan Audiensi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2005 di Ruang Setda Kantor Gubernur Propinsi Banten. Acara dimulai dengan pembukaan dan laporan dari Pokja AMPL Propinsi Banten, dilanjutkan dengan penjelasan pentingnya Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat dari Pokja AMPL Nasional, Diskusi tentang keluaran adopsi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat untuk penyusunan Rencana Kerja Daerah mencapai layanan AMPL menuju MDGS 2015, Arahan dari pimpinan daerah dalam memberikan dukungan politis, Sesi kesepakatan tindak lanjut dukungan politis untuk penyusunan Rencan Kerja Daerah mencapai layanan AMPL menuju MDGs 2015, dan penutupan.
Kegiatan Audiensi Kebijakan Nasional AMPL-BM menghasilkan keluaran sebagai berikut; pemahaman para pengambil keputusan akan pentingnya adopsi kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat menjadi kebijakan daerah, dukungan dari pengambil keputusan daerah kepada seluruh badan/dinas/lembaga di dalam menyusun dan melaksanakan rencana kerja daerah dalam mencapai layanan AMPL menuju MDGs 2015, terdesiminasikannya hasil pelaksanaan kebijakan AMPL tahun 2004, pemahaman road mapping operasionalisasi kebijakan AMPL tahun 2005, serta adanya dukungan lanjutan dari pimpinan daerah agar dapat membangun database dan penyusunan renstra AMPL. Daftar Isi: Daftar Isi
Daftar Tabel 1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Audiensi
1.3 Keluaran Audiensi
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Peserta
1.6 Agenda 2. Proses Audiensi
2.1 Pembukaan dan Arahan
2.2 Penjelasan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat
2.3 Rencana Tindak Lanjut 3. Kesimpulan dan Rekomendasi
3.1 Kesimpulan
3.2 Rekomendasi Lampiran
Post Date : 17 September 2008
| 
