Langkah Strategis Atasi Banjir

Sekitar 24.000 ha atau 40% dari seluruh wilayah Kota Jakarta adalah dataran yang letaknya lebih rendah dari permukaan laut dan dialiri oleh 13 sungai yang bermuara di Laut Jawa. Karenanya, Jakarta tidak mempunyai pilihan kecuali bersinergi dengan alam dan membuat sistem pengelolaan yang baik.

 

Selain kondisi topografis yang terjadi di Jakarta tak lepas dari perubahan tata guna lahan, munculnya permukiman baru di hulu dan sepanjang sungai, serta perubahan iklim global. 

 

Pemprov DKI Jakarta sudah dan terus melakukan upaya pengendalian secara struktural dan non struktural. Mengacu pada rencana induk penanganan banjir di Jakarta tahun 1973, Pemprov DKI merealisasikan pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT) yang mulai dioperasikan tahun 2010. Selain menyelesaikan pembangunan KBT, Pemprov juga merevitalisasi Kanal Banjir Barat (KBB) untuk meningkatkan daya tampung.

 

Dua kanal ini melindungi Kota Jakarta dari banjir. KBB sepanjang 17,4 km dengan kapasitas 370 m3/ dtk mampu mengendalikan daerah banjir seluas 7.500 ha. Sementara KBT dengan panjang 23,6 km dan kapasitas 390 m3/dtk mampu mengendalikan daerah banjir seluas 16.500 ha.

 

Pada tahun 2011 dilakukan pembebasan lahan seluas 148,69 ribu m2 untuk pembangunan 4 waduk, pembangunan pompa Kramat Jati dengan kapasitas 2 x 500 lt/dtk, pembangunan saluran gendong kali Cipinang sepanjang 700 m, pembangunan pintu air Muara Baru, perbaikan 12 pompa di 5 wilayah Kota Administrasi, serta pembangunan tanggul pengaman Pantai Cilincing sepanjang 224 m.

 

Selain itu, juga dilakukan pembangunan sheetpile Saluran Tubagus Angke/Kampung Gusti sepanjang 307 m, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem drainase di 81 lokasi rawan genangan di jalan arteri dan kolektor, dan perbaikan perkuatan tebing kali/waduk aliran barat sepanjang 350 m, serta pembersihan saluran/kali di 42 sungai dan di KBT.

 

 

Selain membangun KBT, Pemprov DKI mengupayakan pengerukan sungai dengan dana bantuan dari Bank Dunia senilai Rp 1,256 triliun atau US$139,64 juta. Program dengan nama Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) ini menjadi proyek penanganan banjir berskala besar dan diperkirakan akan mengangkat sekitar 30 juta metrik ton lumpur dari 13 sungai dan 4 waduk. Proyek bisa lolos, setelah Pemprov DKI melakukan terobosan dalam merancang studi kelayakan sehingga menjadi salah satu contoh Bank Dunia dalam membantu pembiayaan proyek pengendalian banjir di sejumlah negara.

 

Untuk mengatasi banjir yang disebabkan limpasan air laut (rob) di wilayah pantai utara Jakarta, telah dibangun tanggul penahan air rob dan pemecah ombak di Marunda serta disiapkan sistem pengamanan darat dan juga pantai di Kamal Muara. Untuk jangka panjang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun tanggul laut yang disebut Jakarta Coastal Defence Strategy. Gagasan ini muncul sebagai langkah antisipasi untuk penyelamatan Jakarta bukan hanya untuk 10 tahun mendatang namun hingga ratusan tahun yang akan datang. (ANN)