|
Nusa Dua, Kompas - Dalam pertemuan di Bali muncul gagasan untuk mencegah kerusakan hutan atau deforestasi dengan memberikan kredit bagi pihak-pihak yang bisa melestarikan hutan. Namun, gagasan ini dikhawatirkan justru menjadi semacam "ijon" bagi pelestari hutan. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan selaku anggota delegasi RI, Nur Masripatin, mengatakan hal itu pada Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim, Kamis (13/12), di Nusa Dua, Bali. "Paragraf terakhir rancangan keputusan menyangkut program pengurangan emisi melalui pencegahan deforestasi (RED) disebutkan adanya peluang credit early action untuk pilot activities," ujar Nur Masripatin. Dia mengatakan, pada perkembangan terakhir konferensi perubahan iklim ini sudah dirumuskan delapan paragraf menyangkut RED (Reducing Emission from Deforestation in Developing Countries). Namun, menjelang proses pengambilan kesepakatan ini diubah menjadi 12 paragraf. Kedua belas paragraf secara garis besar menyampaikan materi kesepakatan dengan memasukkan pengurangan emisi melalui pencegahan degradasi. Prinsip pendanaannya yaitu dari negara-negara maju yang terikat kewajiban menurunkan emisi sesuai Protokol Kyoto sebesar lima persen dari standar emisi tahun 1990 yang harus dicapai tahun 2012. "Pendanaan dari negara maju itu pada dasarnya untuk pencegahan deforestasi di negara berkembang. Namun, hal ini menghilangkan potensi ekonomi dari pemanfaatan lahan," kata Nur Masripatin. Saat ini juga sudah diluncurkan lembaga finansial dari Bank Dunia, yaitu Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), yang akan menangani masalah pendanaan RED ini. "Lembaga ini memang belum bekerja. Tetapi yang menaruh uang di situ sudah ada," ujar Nur Masripatin. Secara terpisah, Medrilzam dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional yang juga sebagai anggota delegasi RI menyebutkan, implementasi RED pasca-2012 tidak bisa diabaikan untuk menunjang peningkatan dana adaptasi. "Kemajuan penting yang diraih di dalam konferensi di Bali sekarang adalah dibentuknya Badan Pendanaan Adaptasi (Adaptation Fund Board/AFB). Lembaga ini betul-betul didominasi negara-negara berkembang," kata Medrilzam. (NAW) Post Date : 14 Desember 2007 |