[KOPENHAGEN] Konferensi Perubahan Iklim COP ke-15 UNFCCC, yang berlangsung di Kopenhagen, Denmark, hingga saat ini masih terus berlangsung dengan proses negosiasi yang sangat alot.
Akibatnya, waktu konferensi yang direncanakan ditutup Jumat (18/12) waktu Kopenhagen atau Sabtu (19/12) siang WIB, dinilai tidak akan cukup dan kemungkinan besar akan ditambah.
Sekjen PBB Ban Ki Moon telah meminta kepada semua kepala negara dan kepala pemerintahan yang hadir untuk menunda kepulangan ke negara masing-masing. "Saya tidak bisa membayangkan bagaimana 120 kepala negara dan pemerintahan itu pulang ke negara masing-masing dengan tangan hampa," ujar Komisioner Uni Eropa Bidang Lingkungan Hidup Stavros Dimas.
Saat negosiasi sepertinya sedang buntu, sebuah draf kesepakatan iklim di Kopenhagen bocor ke kalangan wartawan. Draf itu diberi nama Copenhagen Accord atau Persetujuan Kopenhagen. Hal ini sangat mengejutkan, karena sebelumnya diberitakan, kepala-kelapa negara dan pemerintahan tidak bisa mencapai kata sepakat mengenai teks negosiasi yang ditawarkan dalam konferensi.
Dalam draf Persetujuan Kopenhagen itu, kalimat mengenai perjanjian yang mengikat secara hukum (legally binding) sudah dihilangkan. Meski demikian, draf masih menampilkan batas maksimum kenaikan temperatur global rata-rata 2 derajat Celcius. Itu saja hasil yang dicapai. Berbagai rincian terkait tidak dituntaskan. Presiden AS Barack Obama yang memuji capaian ini, menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak mengikat secara hukum.
Harus Realistis
Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal, menilai konferensi iklim di Kopenhagen ini akan sulit mencapai kesepakatan yang mengikat secara hukum. "Kita harus realistis. Sulit untuk capai legally binding. Kita bandingkan saja dengan dokumen UNCLOS (kesepakatan tentang batas laut-Red) diperlukan waktu 30 tahun untuk selesai. Jadi memang politically binding dengan mandat baru, untuk negosiasi pada climate treaty di pertengahan 2010 mendatang," katanya.
Namun, kata Dino, mulai ada pergerakan-pergerakan positif dari rangkaian lobi dan pertemuan antara para kepala negara dan pemerintahan, untuk mencapai suatu konsensus, meski secara umum dan tidak mendetail.
Dino menjelaskan, menyikapi tersendatnya perundingan, pada Kamis (17/12), Sekjen PBB Ban Ki Moon berinisiatif mengundang 25 kepala negara atau pemerintahan untuk saling bertukar pendapat dan memberikan pandangan. "Tadi malam mereka berunding, dan menghasilkan suatu teks, berisi apa yang menurut tuan rumah bisa menjadi butir kesepakatan," katanya.
Sementara itu, pejabat senior Presiden AS, Barrack Obama, menyatakan AS, Tiongkok, India, dan Afrika Selatan telah mencapai sebuah sepakat yang sangat berarti terkait perubahan iklim. Pejabat itu mengatakan, hasil tersebut merupakan langkah awal meskipun belum mampu untuk mencegah ancaman pemanasan bumi. Detail dari kesepakatan itu hingga berita ini diturunkan masih belum jelas. [Ant/Rtr/E-7]
Post Date : 19 Desember 2009
|
