|
Jakarta, Kompas - Kontrak kerja sama Perusahaan Air Minum DKI Jakarta yang bermitra dengan dua perusahaan asing, PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Thames PAM Jaya, didesak untuk dihentikan. Sebab, menjelang genap 10 tahun privatisasi PAM DKI Jakarta tidak menunjukkan keuntungan bagi pihak PAM maupun konsumen. Sebaliknya, kontrak kerja sama itu mendatangkan keuntungan besar bagi mitra asing. Demikian desakan yang mengemuka dalam seminar yang mengkritik privatisasi Perusahaan Air Minum (PAM) yang mengambil kasus DKI Jakarta. "Lebih baik diputus saja kerja sama semacam itu atau paling tidak di-review (ditinjau ulang). Tidak ada keuntungan buat PAM, tapi malah mitra asingnya. Kita cuma diperas habis, konsumen juga yang dirugikan," ujar Ketua Serikat Pekerja Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta Dameria Hasibuan, Rabu (8/11). Dalam paparannya, Nila Ardhianie dari Amrta Institute for Water Literacy menyebutkan, konsekuensi kerugian dari kontrak kerja sama itu di antaranya tingginya biaya operasional dari unsur pembayaran (fee) yang harus disetor ke induk perusahaan. Unsur fee itu misalnya penggunaan keahlian teknik, sumber daya manusia (ekspatriat), hingga biaya penjamin utang. Berdasarkan laporan keuangan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) tahun 2004 dan 2005, misalnya, total fee tersebut Rp 32,6 miliar (2004) dan Rp 6,8 miliar (2005). "Palyja saja ternyata meraup untung meski kerap mengeluh merugi. Tahun 2004 saja Rp 115 miliar dan Rp 58 miliar untuk tahun 2005. Sementara kepuasan konsumen masih sangat rendah. Keuntungan semacam itu tidak wajar, sementara utang PAM Jaya terus membengkak," ungkap Nila. Dameria menilai, perjanjian kerja sama antara PAM dan kedua mitra asing sangat timpang dan tidak menjunjung asas transparansi. Sebagai contoh, selama ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak berhak mengaudit Palyja maupun Thames PAM Jaya, melainkan hanya PAM. "Padahal, ini aset negara," ujar Dameria. Pemutusan kontrak kerja sama privatisasi PAM banyak terjadi di sejumlah negara. Guillermo Amorebieta dari Water and Sanitation Works Trade Union of The Province Buenos Aries, Argentina, memaparkan, di negaranya hal itu berhasil diwujudkan. Tekanan publik yang kuat berhasil mendepak mitra asing dari Perancis (Viola) yang dinilai merugikan rakyat. PAM mereka pun kembali menjadi murni perusahaan nasional. (SF) Post Date : 09 November 2006 |