Konsep Daur Ulang Segera Diterapkan

Palembang, Kompas - Tiga investor bersama lembaga Japan International Cooperation Agency menawarkan kerja sama pengelolaan sampah kepada Pemerintah Kota Palembang. Melalui kerja sama ini akan diterapkan sistem manajerial sampah perkotaan, mulai dari pembenahan perilaku masyarakat, pemilahan sampah organik-nonorganik, standardisasi tempat pembuangan, sampai penerapan sistem daur ulang sampah untuk mengurangi volume sampah.

Demikian disampaikan Asisten II Pemerintah Kota Palembang Apriadi S Busri, Senin (26/10), di Palembang. Dia mengatakan, mengacu pada data Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang, volume sampah yang dihasilkan penghuni kota ini rata-rata mencapai 2.500 ton setiap hari.

Akibat cukup tingginya volume sampah harian tersebut, kapasitas tempat pembuangan akhir saat ini sudah mencapai sekitar 60 persen.

”Jika Kota Palembang tidak dilengkapi dengan sistem manajerial yang baik dalam hal pengelolaan sampah perkotaan, maka beberapa tahun lagi sampah akan menjadi persoalan yang serius di Palembang,” kata Apriadi.

Menurut Apriadi S Busri, persoalan penanganan sampah perkotaan ini akan segera terjawab dalam waktu dekat. Hal ini mempertimbangkan bahwa beberapa waktu lalu ada tiga konsultan dari Jepang yang menawarkan sistem pengelolaan sampah perkotaan terpadu kepada Pemerintah Kota Palembang.

Ketiganya meliputi Yachiyo Engineering Co Ltd (bergerak di bidang teknik dan arsitektur kota), Negoro Otsuki Chief Engineering International Department, dan Noboru Seiki Environment Planning Section Environment System Department International Division.

”Ketiganya merupakan mitra sebuah lembaga internasional yang fokus pada kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat perkotaan bernama Japan International Cooperation Agency atau biasa disebut JICA,” katanya.

Nilai tambah

Keterlibatan tiga mitra JICA ini tidak hanya pada persoalan manajerial sampah kota saja, tetapi juga mencakup nilai tambah dari sampah. Salah satunya terkait memberdayakan masyarakat, terutama para pengelola sampah, agar bisa mengelola sampah organik hingga menjadi pupuk kompos.

”Kalau sistem ini terwujud, tidak hanya pemerintah saja yang untung, tetapi juga warga karena ada nilai tambah yang dihasilkan,” katanya. (ONI)