Kondisi Air Indikator Tata Ruang

Bandung, Kompas - Kondisi air merupakan indikator kondisi tata ruang suatu wilayah, baik dari soal intensitas, yang menyebabkan banjir atau kekeringan, maupun kualitasnya, mengandung polutan atau sedimen. Dari indikator ini, hampir semua wilayah di Indonesia sebenarnya menunjukkan ada persoalan tata ruang.

Demikian benang merah dari materi Workshop Nasional Penataan Ruang Berbasis Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana yang diselenggarakan Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jumat (30/5), di Bandung.

”Intensitas maupun kualitas air melalui sungai dapat diukur secara ilmiah. Kemudian persoalan tata ruang dapat diketahui dan untuk membenahinya dikembangkan beberapa skenario,” kata pembicara Yuliana Susilowati, peneliti Sistem Informasi Kebumian dan Tata Ruang pada Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI.

Yuliana memaparkan hasil penelitian intensitas maupun kualitas air di Sungai Ciliwung dan Mahakam dikaitkan dengan persoalan tata ruang. Menurut dia, dari intensitas air Sungai Ciliwung dapat diketahui, setelah memasuki wilayah Jakarta terjadi peningkatan debit secara tajam.

Peningkatan itu dianalisis dan menunjukkan terjadi kesalahan tata ruang di wilayah Jakarta yang tidak berhasil menyisakan area tangkapan hujan maupun sistem pemanfaatan kembali air domestik.

Persoalan di daerah

Dari Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, menurut Yuliana, berdasarkan analisis intensitas dan kualitas sedimennya, juga dapat digunakan untuk mengetahui persoalan tata ruang di sana.

Di wilayah Kalimantan Timur, eksploitasi batu bara terus meningkat sehingga area tangkapan hujan menurun dan erosi makin meningkat.

Beberapa peserta workshop mengakui, persoalan tata ruang yang amburadul memang dapat diketahui dari kondisi air di wilayah masing-masing.

Mintje A Lutuh dari Sekretariat Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, mengatakan, setiap tahun selalu terjadi banjir di Daerah Aliran Sungai Benenain, Belu. ”Persoalan yang menimbulkan banjir itu terletak pada tata ruang hulu di wilayah kabupaten lain yang tidak menyisakan lagi area tangkapan hujan,” kata Mintje.

Hal senada diutarakan salah seorang peserta, Sri Nurhayati, selaku Kepala Seksi Perencanaan Detail Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Barat.

Pengalihan fungsi lahan gambut menimbulkan persoalan banjir. Kepentingan ekonomi dengan pengalihan fungsi lahan gambut mengalahkan kepentingan lingkungan.

Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Iskandar Zulkarnain mengatakan, pembenahan tata ruang dengan kondisi lingkungan yang semakin rusak itu mutlak dilakukan. Institusi riset seperti LIPI dapat dimintai kerja sama soal pembenahan tata ruang. (NAW)

Post Date : 31 Mei 2008