Jakarta, Kompas - Lebih dari 60 daerah aliran sungai di Indonesia dalam kondisi kritis karena alih fungsi lahan menjadi permukiman, industri, perkebunan/pertanian, dan peruntukan lain. Curah hujan tinggi hingga Maret mengancam jiwa jutaan warga.
”Longsor dan banjir ancaman saat hujan seperti sekarang. Kemarau, kekeringan,” kata Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Arief Yuwono di Jakarta, Senin (21/1). Ancaman bencana yang drastis itu menunjukkan gangguan keseimbangan lingkungan.
Secara ideal, ketersediaan air tanah stabil, baik saat musim hujan maupun kemarau, karena tersimpan baik. Namun, buruknya manajemen pengelolaan air, termasuk kerusakan daerah aliran sungai (DAS) secara masif, membuat aliran air permukaan terbuang ke laut.
Perhitungan di Bengawan Solo, 70 persen aliran permukaan menyebar ke anak-anak sungai karena buruknya kawasan hulu meresap air. Di Bojonegoro, Jawa Timur, luapan air membanjiri kota yang berada di tepian sungai.
Sementara itu, dua pekan lalu, kerusakan DAS Ciujung, Banten, memicu banjir yang membuat warga mengungsi di tepian jalan tol. Bahkan, Jalan Tol Jakarta- Merak terputus beberapa hari sehingga mengganggu jalur distribusi manusia dan pangan ke Sumatera.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2012, banjir mengancam 60,9 juta jiwa di 315 kabupaten/kota. ”Kerentanan meningkat karena rusaknya ekologis,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.
Butuh aksi
Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS Kementerian Kehutanan Eka Widodo Soegiri mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Pekerjaan Umum punya kontrak kerja dengan Presiden atas 108 DAS yang harus ditangani. Salah satunya menyusun rencana pengelolaan terpadu (RPT).
RPT berisi detail program, penganggaran, dan penanggung jawab kegiatan. RPT diharapkan menjadi acuan daerah dalam menerbitkan perizinan. Dalam waktu dekat, Gubernur Jateng dan Gubernur Jatim akan menandatangani RPT DAS Bengawan Solo yang mengalir dari Gresik ke Wonogiri.
Secara terpisah, Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Herman Haeruman mengatakan, konsep dan program penyelamatan DAS di Indonesia sudah terlalu banyak. ”Yang penting sekarang implementasinya seperti apa dan kapan dilaksanakan. Ini yang kurang,” katanya.
Ia menyarankan pendekatan penyelamatan DAS tak hanya dari sisi fisik infrastruktur, tetapi juga diiringi pendekatan sosial dan ekologi. Seperti pemindahan warga di sempadan sungai serta rehabilitasi lahan.
”Jangan salahkan rakyat di bantaran sungai. Penegakan hukum harus dimulai dari elite,” kata Soeryo Adiwibowo, Ketua Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB. (ICH/DEN/HEN/GSA)
Post Date : 22 Januari 2013
|
