PANGKALAN BALAI(SINDO) – Penyediaan air bersih siap konsumsi bagi masyarakat Banyuasin terbilang minim.Apalagi,jaringan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Betuah belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih di seluruh kecamatan.
“Jika tidak salah,PDAM Tirta Betuah baru bisa mencukupi kebutuhan 7.000 pelanggan sehingga masyarakat lainnya harus berswadaya menciptakan pengelolaan air bersih sendiri,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Banyuasin Zulkarnain, Senin (14/2). Bahkan, belum terpenuhinya kebutuhan air bersih di beberapa kecamatan, terutama di kawasan perairan, menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk mengonsumsi air rawa.
“Secara topografis, Banyuasin lebih dominan perairan rawa. Sementara, jaringan layanan air bersih masih belum bisa menjangkau, mengakibatkan masyarakat terpaksa mengonsumsi air dengan tingkat keasaman yang tinggi,” jelas Zulkarnain. Untuk memenuhi sebagian kebutuhan air bersih siap konsumsi di kawasan perairan,Dinas PU CK bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan metode teknologi water treatment plan (WTP) atau penyulingan air bersih untuk konsumsi.
“Dalam dua tahun terakhir,teknologi ini pernah dicoba untuk kembangkan. Semacam teknologi penyulingan air rawa siap konsumsi yang dikelola secara berkelompok oleh masyarakat,”ujar Zulkarnain. Kabid Bina Program pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Banyuasin Yos Karimudin menambahkan, pihaknya telah merampungkan pembangunan fasilitas WTP di 10 desa dalam empat kecamatan. Jaringan ini bertujuan menampung, mengendapkan,dan menyuling air rawa dalam suatu mesin sehingga siap dikonsumsi.
“Tahun 2010,sudah 10 WTP,sedangkan 2011 direncanakan sebanyak 20 WTP.Untuk satu WTP,anggarannya bisa mencapai Rp100 juta,”beberYos. Adapun ke-10 desa yang telah mengoperasikan WTP, di antaranya Semuntul, Sukarelo dan Sejagung, Kecamatan Rantau Bayur; Telang Lubuk,Terusan Dalam,dan Terusan Tengah,Kecamatan Muara Telang; Desa Karang Anyar,Muara Padang,Kecamatan Muara Padang; serta Desa Muara Baru dan Pulau Parang, Kecamatan Rambutan.
Untuk biaya operasional, menurut Yos, masih dibebankan bersama Dinas PU CK.“Dua tahun ini masih teranggar di dinas.Namun, untuk selanjutnya, pengoperasian WTP akan dikembalikan pada kelompok masyarakat pengelola. Di mana,rata-rata satu WTP masih bisa dikelola oleh 40 KK dengan operasional mencapai Rp400.000 bulan,”kataYos.
Sementara itu, Ismed, warga Desa Selero,Rantau Bayur,menyatakan, pengoperasian WTP sangat membantu mencukupi kebutuhan air bersih di desanya.Hanya, jumlah WTP masih sangat kurang jika dibandingkan kebutuhan air bersih untuk satu desa. “Ya, sangat membantu. Namun, kapasitas airnya masih kecil sehingga untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat masih sulit. Terkadang, kami juga harus antre menunggu giliran,”tandasnya. (tazmalinda)
Post Date : 16 Februari 2011
|
