PALEMBANG (SI)- Ketersediaan air bersih sebagai bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) dirasakan masih sangat minim.Bahkan,prasarana air minum di pedesaan baru mencapat 25% dan wilayah perkotaan 60%.
Kondisi ril itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya (CK) Prov Sumatera Selatan (Sumsel) Rizal Abdullah di Palembang, kemarin.Menurut dia, idealnya saat ini yang dibutuhkan adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang sehat dengan kemampuan pendanaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. “Harusnya manajemen PDAM di seluruh daerah diisi oleh orang-orang yang profesional bukan orang ‘buangan’.Karenatidakada job,maka ditaruh menjadi pimpinan PDAM,” sesal Rizal.
Rizal menuturkan,untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat, pihaknya berupaya meningkatkan kapasitas pompa atau WTP PDAM di daerah-daerah. Selain itu, pihaknya juga membantu perbaikan peralatan karena fungsinya kurang maksimal.Misalkan pada kapasitas air bersih di OKI yang harusnya mampu mengangkat air 100 liter perdetik, namun ternyata baru digunakan hanya 50 liter perdetik.“Ini berarti ada idle capacity, dan harus segera kita bantu apa masalahnya, tentunya dengan pembiayaan dari pusat,” ungkap Rizal.
Menurut Rizal, saat ini pada PDAM di kabupaten/kota masih terus dibenahi meskipun dengan anggaran yang terbatas. PDAM kabupaten/kota juga dapat mengajukan sejumlah program terkait perluasan cakupan pelayanan kepada Pemprov Sumsel. “Kita juga akan bantu,namun terlebih dahulu mengetahui bagaimana programnya,dengan peningkatan kapasitas maupun menambahan jaringan,”beber Rizal. Bahkan,menurut Rizal, keberhasilan PDAM Tirta Musi Kota Palembang dapat ditiru kabupaten/- kota lainnya.
Meskipun diakui untuk perluasan jaringan dibutuhkan investasi yang tidak sedikit. Tapi, dana yang didapat melalui APBN,APBD Provinsi dapat dilakukan sharing dari pendanaan kabupaten/ kota. Mengenai program pemerintah pusat terkait 10 juta sambungan langsungairbersihdiIndonesia,menurut dia, Sumsel tidak mematok target berapa jumlah sambungan yang harus dicapai, namun lebih pada kesiapan kabupaten/kota dalam merespon program tersebut.
”Misalkan kita minta 100 sambungan, tapi kabupaten/kota tidak siap,rasanya juga percuma.Yang terpenting, daerah mampu membuat detail engeneering design (DED) terhadap program pusat itu.Kekurangan pendanaan dapat dibantu,” pungkas Rizal. Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setdaprov Sumsel, Eddy Hermanto menjelaskan, pada 2008 lalu terdapat program pemberian bantuan Rp500 juta bagi desa yang mengalami kesulitan air bersih,dengan anggaran air bersih pedesaan mencapai Rp25 miliar.
Terpisah, pengamat sosial Universitas Sriwijaya (Unsri) Eva Lydia menyebutkan, penyediaan sarana air bersih dengan cakupan pelayanan PDAM merupakan komitmen kepala daerah baik itu bupati/wali kota. Hal ini,menurut dia,mutlak dipenuhi sebagai bentuk pelayanan yang sangat mendasar bagi masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup.
“Daripada membangun proyek mercuar yang kurang penting, harusnya pelayanan yang sangat dasar seperti air bersih,sembako dan jalan harus mendapatkan prioritas,” kata Eva seraya meminta peran legislatif terus mendorong agar cakupan pelayanan air bersih cepat terpenuhi.Pasalnya,begitu banyak penyakit yang ditimbulkan akibat penggunaan air yang tidak sehat seperti diare dan penyakit kulit. (siera syailendra)
Post Date : 06 Juli 2009
|
