TANGERANG - Pemerintah Kabupaten Tangerang menunda rencana penandatanganan nota kesepahaman kerja sama pengolahan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang sejatinya dilakukan pada pertengahan Juli ini. "Karena banyak pertimbangan, terpaksa ditunda," ujar Wakil Bupati Tangerang Rano Karno di Cisoka, Tangerang, kemarin.
Rano mengatakan perjanjian antara Jakarta dan Kabupaten Tangerang perihal TPST Ciangir sepertinya masih kecil kemungkinannya dilakukan. Sebab, hingga kini, kata dia, Kabupaten Tangerang belum menemukan solusi yang baik atas berbagai pertimbangan yang menghambat kesepakatan itu. "Banyak sekali (masalah) teknis maupun nonteknis," kata Rano.
Ia mencontohkan, salah satu yang menjadi penghambat adalah Kabupaten Tangerang tetap ingin sistem pengolahan sampah insenarator dengan mengolah sampai habis (zero waste). Adapun DKI Jakarta ingin menerapkan sistem sanitary landfill. "Bagaimana pun, Kabupaten tetap insenarator," kata Rano.
Rencananya, pemerintah DKI Jakarta akan membangun tempat pengolahan sampah di Ciangir di atas lahan seluas 98 hektare. Saat ini pemerintah Jakarta dan Kabupaten Tangerang tengah menyusun draf rencana kerja sama itu.
Hasil studi banding ke Singapura beberapa waktu lalu, menurut Rano, semakin mempengaruhi sikap Kabupaten Tangerang. "Teknologi yang digunakan sangat canggih dan bagus, tapi sepertinya sulit diterapkan di sini," katanya.
Menurut dia, Singapura punya perbedaan karakteristik sehingga efektif menggunakan sistem tersebut karena lahan yang terbatas dan jenis sampahnya berbeda. "Di kita kan sampahnya gado-gado," kata Rano.
Sebelumnya, Bupati Tangerang Ismet Iskandar menilai sistem bungker sangat berisiko. Peluang kebocoran dalam bak penampungan ketika sampah ditimbun tetap akan ada. Ini akan berakibat fatal terhadap lingkungan warga sekitar berupa pencemaran air, tanah, dan udara. "Saya tidak mau jika warga Ciangir akan menerima dampak itu," kata Ismet. JONIANSYAH
Post Date : 17 Juli 2009
|
