Kerugian Banjir Rp 4 Triliun

Sumber:Pikiran Rakyat - 07 Februari 2007
Kategori:Banjir di Jakarta
JAKARTA, (PR).- Pemerintah memperkirakan potensi kerugian ekonomi akibat banjir Jakarta mencapai Rp 4,1 triliun. Namun, perlu waktu dua minggu untuk menghitung potensi kerugian secara akurat. Saat ini Bappenas dan United Nations Development Program (UNDP) tengah membahasnya.

"Perkiraan sementara potensi kerugian sekitar Rp 4,1 triliun. Kerugian itu dari aspek pelayanan pemerintah dan perekonomian secara keseluruhan," kata Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta usai rapat sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/2).

Pemerintah pusat mempunyai rencana anggaran sebesar Rp 16,5 triliun untuk dana penanganan banjir Jabodetabek tahun 2002-2010. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan agar anggaran penanggulangan banjir nasional bila diperlukan bisa ditinjau kembali.

"Kita akan assesment lagi dan Bapak Presiden sudah menginstruksikan agar angka ini di-review kembali, apakah anggarannya masih valid. Nanti akan kita lihat," tuturnya.

Menurut Paskah, dana Rp 16,5 triliun yang dialokasikan dalam APBD sudah termasuk untuk penanganan banjir di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

"Nanti ada bagian harus dicairkan daerah dan ada yang bagian pusat. Nanti kita review apa yang sudah atau belum dilaksanakan bila di salah satu APBD nanti sudah ada yang kosong presiden minta ditelaah lagi," ujarnya

Selain itu, Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf pun akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan untuk mengevaluasi pelaksanaan master plan bersama yang telah dibuat tahun 2002. "Kita akan lihat apa kendala pelaksanaan master plan. Kalau ada pelanggaran, kita akan lihat penyebabnya dengan pertemuan itu," ujar Paskah.

Sementara itu, Dirut PT Jasa Marga Frans S. Sunito mengatakan pihaknya mengalami potensi kerugian mencapai miliaran rupiah akibat banjir besar yang melanda wilayah Jakarta itu. Hal itu disebabkan terjadinya pengurangan pendapatan sekira 30-40 persen dari ruas jalan tol dalam kota.

"Pengurangan pendapatan kita sekitar 30-40 persen untuk ruas jalan tol dalam kota dalam dua hari lalu. Kita belum menghitungnya secara tepat," katanya seraya menambahkan, banyak kendaraan dibebaskan masuk jalan tol karena kondisi banjir.

Sementara itu, Kepala Humas Daop I PT KA Akhmad Sujadi mengungkapkan, kerugian PT KA akibat banjir itu ditaksir mencapai Rp 7,25 miliar akibat pembatalan sejumlah pemberangkatan. "Untuk operasi yang tidak jalan, kerugian kita Rp 1 miliar hingga Rp 1,5 miliar per hari," ujarnya.

Kerugian dan biaya perbaikan untuk persinyalan telekomunikasi dan listrik aliran atas hingga kemarin diperkirakan mencapai Rp 250 juta. Sedangkan perbaikan jalan jembatan rel mencapai Rp 1 miliar. "Sehingga total kerugian hingga kini Rp 7,25 miliar."

Di pasar grosir Tanah Abang, sejumlah pedagang mengaku mengalami penurunan omzet penjualan karena banjir Jakarta itu. Penurunan omzet itu bisa mencapai 50 persen dari penjualan normal, kata Taufik Lonti, pedagang grosir pakaian di lantai dua PGMTA, Pasar Tanah Abang, Jakarta pusut, kemarin.

"Biasanya, omzet normal saya antar Rp 10 juta sampai 20 juta. tetapi sejak ada banjir turun hingga setengahnya," kata Taufik.

Taufik mengatakan Pasar Tanah Abang memang tidak terkena banjir, tapi imbasnya justru dialami para pedagang. "Modal saya relatif sedikit. Tapi dagangan saya banyak dipesan di luar Jawa. Mereka belum mau masuk ke sini," katanya.

Dampak politik

Ketua DPR RI Agung Laksono mengatakan, jika tidak ditangani dengan baik, banjir Jakarta bisa saja menimbulkan persoalan politik bagi pemerintah. "Dampaknya bahkan bisa lebih besar, dibandingkan gerakan pencabutan mandat seperti yang diusung sementara kalangan, beberapa waktu lalu," ujarnya saat ditemui usai silaturahmi dengan DPP Kosgoro 1957 Jabar di Bandung, kemarin.

"Musibah yang terus terjadi belakangan ini tentu saja mengganggu program-program yang sudah dicanangkan, terutama oleh pemerintah. Kalau penanganan bencana dan pascabencana ini tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah, bisa menjadi masalah politik," kata Agung.

Dikatakan, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia mengalami paling banyak bencana dan musibah beruntun. "Ini menimbulkan penderitaan bagi rakyat. Cobaan dan musibah itu terus terjadi di darat, laut, udara, bahkan dari dalam tanah."

Dampak politik jika penanganan bencana dan terutama pascabencana tidak dikelola dengan manajemen yang baik, bisa lebih luas dibandingkan kondisi politik nasional beberapa waktu lalu. Ketika gerakan inkonstitusional dilakukan melalui aksi cabut mandat, dampaknya masih kecil.

"Masyarakat menganggapnya hal biasa saja. Presiden menyatakan gerakan itu harus dihentikan. Tapi, persoalan dampak banjir itu langsung dirasakan masyarakat. Tanpa menyalahkan siapa pun, musibah ini harus tertangani dengan baik oleh pemerintah," ujarnya.

Banjir di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi, hingga kemarin belum terlihat surut, akibat hujan sejak dini hari hingga pagi hari. Dampaknya, terjadi kemacetan di beberapa tempat seperti di Roxi, Casablanca-Kampung Melayu, dan Plaza Semanggi ke arah Cawang. (A-64/A-130/A-94/A-75)



Post Date : 07 Februari 2007