|
Jakarta, Kompas - Pemerintah Provinsi DKI berencana menaikkan tarif air bersih yang disediakan oleh kedua operator PAM Jaya. Kenaikan untuk menutup berbagai komponen biaya produksi yang terus naik. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Senin (2/6) di Balaikota DKI Jakarta, mengatakan, kenaikan tarif setiap enam bulan sebenarnya sudah ada dalam perjanjian kerja sama antara PAM dan kedua operator PAM, PT Palyja dan PT Aetra. Namun, kenaikan tarif itu tidak dilakukan sejak 1,5 tahun lalu. Akibatnya, biaya produksi air bersih atau water charge hampir mendekati tarif jual air. Direktur Utama PAM Jaya Hariadi Priyohutomo mengatakan, jika water charge melebihi tarif, pemerintah akan terkena kewajiban untuk membayar selisih antara biaya produksi dan tarif atau short fall. Pada 1998-1999, pemerintah harus menanggung short fall sampai puluhan miliar karena kondisi itu. Sampai sekarang utang itu belum lunas. Hariadi mengatakan, kedua operator diminta melakukan efisiensi dan mengurangi kebocoran. PT Aetra ditargetkan mampu menekan kebocoran di bawah 50 persen pada akhir Juni. Sementara itu, Manajer Humas PT Palyja Meyritha Maryanie meluruskan pemberitaan bahwa pembangunan 62 kios air bersih murah di permukiman kumuh dan miskin adalah program Gubernur DKI Jakarta. Program itu dari Bank Dunia melalui program Global Partnership for Output Based Aid. Program Bank Dunia membangun 7.000 sambungan pipa air bersih bagi warga di lingkungan kumuh dan miskin dengan biaya terjangkau. (ECA/PIN/*) Post Date : 03 Juni 2008 |