|
Jakarta, Kompas - Pada peringatan 25 tahun keberadaannya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyerukan agar kedaulatan atas sumber-sumber kehidupan dan kekayaan alam harus dikembalikan kepada rakyat. Proses penghancuran lingkungan hidup harus diakhiri melalui kerja sama semua pihak demi keberlanjutan hidup kita, kata Chalid Muhammad, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Sabtu (15/10), di Jakarta. Walhi melihat bahwa proses penghancuran lingkungan di berbagai tempat di Tanah Air kian marak. Dalam sejumlah kasus, perusakan lingkungan itu justru banyak melibatkan para pemilik modal dan oknum militer. Sayangnya, sejauh ini belum ada upaya nyata pemerintah dalam pelestarian lingkungan yang memihak kepada masyarakat lokal. Kerusakan lingkungan hidup belakangan ini makin masif, ujar Chalid. Setiap tahun diperkirakan 3,4 juta hektar hutan hancur akibat penggundulan hutan secara besar-besaran. Di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, jutaan hektar wilayah kelola rakyat dan hutan telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit dan kawah-kawah pertambangan. Di pinggiran kota, wilayah pangan berubah fungsi jadi bangunan industri dan penimbunan sampah. Sebanyak 89 persen satuan wilayah sungai di seluruh kepulauan juga rusak. Sungai-sungai utama di Kalimantan kering kala musim kemarau, jutaan ton limbah tambang, domestik dan industri lain dibuang ke laut. Wakil Ketua Komisi VII DPR Sony A Keraf menilai, sejauh ini pemerintahan sekarang tidak memiliki komitmen kuat dalam pelestarian lingkungan. Ini ditandai oleh kurangnya keberanian dari Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dalam menangani sejumlah kasus pengrusakan lingkungan yang melibatkan pengusaha maupun oknum aparat keamanan. (EVY) Post Date : 17 Oktober 2005 |