GUNUNG KIDUL, KOMPAS.com - Meskipun warga tidak kelaparan, peta kerawanan pangan di Gunung Kidul menunjukkan sebanyak 77 desa masih rawan pangan dengan tingkat kemiskinan di atas 30 persen. Mayoritas dari desa rawan pangan tersebut mengeluhkan faktor kekurangan air sebagai penghambat sulitnya mendongkrak kesejahteraan warga.
”Kerawanan pangan dipicu masih sulitnya pemenuhan kebutuhan air. Pendapatan warga yang seharusnya bisa digunakan untuk membeli makanan berimbang harus digunakan beli air,” ujar sebagian dari aparat desa yang ditemui di Desa Girisekar, Panggang, Gunung Kidul, Rabu (4/11).
Wilayah Desa Girisekar tergolong rawan pangan yang mayoritas warganya berprofesi sebagai buruh tani dengan rata-rata kepemilikan tanah seluas setengah hektar dari idealnya 2 hektar. Enam dari sembilan dusun di Desa Giri Sekar dinyatakan masih rawan pangan. Hanya dua dusun yang teraliri air dari Perusahaan Daerah Air Minum.
Harga air dari mobil tangki air keliling di Desa Girisekar adalah Rp 120.000 per 5.000 liter. Pada musim kemarau kali ini, tiap keluarga membutuhkan 5-10 tangki air bersih. Desa tersebut sama sekali tidak memiliki sumber mata air dan hanya satu telaga yang masih bisa digunakan untuk mandi dan mencuci sepanjang tahun.
Petani Desa Girisekar mengaku hampir tidak pernah gagal panen. Namun, produksi padi tadah hujan hanya mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. Akibatnya, budaya memperjualbelikan beras hampir tidak ditemui di wilayah selatan Gunung Kidul yang sama sekali tidak memiliki irigasi teknis ini. Sebanyak 1.114 keluarga masih tergolong rumah tangga miskin di Desa Girisekar.
Kepala Urusan Keuangan Desa Girisekar Sudaryoto mengaku sangat tergantung bantuan dana dari pemerintah untuk pengentasan kemiskinan yang akan berimbas pada pengentasan kerawanan pangan. Hingga kini, Pemerintah Desa Girisekar belum bisa menargetkan kapan akan lepas dari kondisi rawan pangan.
Pada tahun ini, Desa Girisekar telah mendapat alokasi dana Rp 100 juta dari Program Pengembangan Usaha Agrobisnis Pertanian. Pengucuran dana stimulan pengentasan kerawanana pangan sangat diperlukan karena alokasi dana desa hanya Rp 70 juta dan hampir tidak memiliki sumber pendapatan asli desa.
Untuk pengentasan desa rawan pangan, Bupati Gunung Kidul Suharto mengeluarkan instruksi bupati agar seluruh satuan kerja pemerintah daerah memfokuskan program pembangunan di desa rawan pangan pada Februari lalu. Salah satu program pengentasan adalah dengan membangun 29 lumbung pangan desa. ”Kami menargetkan seluruh desa minus pangan bisa memiliki lumbung sendiri,” ujar Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Gunung Kidul, Astuti Adiati.
Upaya Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengentaskan desa rawan pangan ini pula yang membawa Gunung Kidul meraih penghargaan ketahanan pangan pada tahun 2008. Tahun ini, Pemerinah Gunung Kidul kembali mewakili DIY untuk ke dua kalinya maju seleksi di tingkat nasional dalam upaya peningkatan ketahanan pangan. ”Yang dinilai bukan output, tetapi tingginya upaya untuk pengentasan kerawanan pangan,” tambah Astuti. WKM
Post Date : 04 November 2009
|
