SEMARANG - Pemprov Jateng melakukan langkah antisipatif terhadap kekeringan yang kerap melanda sebagian kabupaten/kota. Pada 2009 ini tiap desa akan dikucuri anggaran Rp 250 juta.
Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Jateng, HM Tamzil menyatakan, kebijakan tersebut selain untuk antisipasi juga sebagai pemenuhan pelayanan air bersih. Sementara baru 1.650 desa yang mendapatkan kucuran dana tersebut.
”Harapan ke depan memang kebijakan ini untuk pemenuhan air bersih. Data kami dari 8 ribu desa, ternyata yang terlayani air bersih baru 8%. Desa-desa tersebut kalau musim kemarau kesulitan mendapatkan air,” kata dia usai rapat pertanggungjawaban tahun anggaran 2008 dengan Komisi D, Senin (13/7).
Terlebih lagi dari perkotaan yang ada di kabupaten/kota pun baru 33% yang bisa terlayani air bersih. Sisanya hanya mengandalkan swadaya dan bantuan dari pemerintah.
Bahkan di tiap kecamatan sudah ada anggaran antara Rp 2,5 miliar sampai Rp 3 miliar untuk menciptakan pengelolaan air bersih. Tahun ini ada 20 kecamatan yang mendapatkan anggaran tersebut. ”Ke depan paling tidak 50% dari total kecamatan yang ada harus punya fasilitas air bersih,” kata mantan Bupati Kudus ini.
Dijelaskan, anggaran Rp 250 juta wajib diperuntukkan untuk membuat semacam instalasi air dan menciptakan sumur bor. ”Dana tersebut harus digunakan mulai dari mencari sumber air sampai penyalurannya. Kalau berhasil, juga bisa untuk mencari pendapatan desa agar bisa untuk perawatan maupun pengelolaan yang optimal,” kata dia.
Anggota Komisi D DPRD Jateng Kamal Fauzi menyoroti kurangnya langkah terobosan Pemprov soal antisipasi kekeringan. ”Jangan berkali-kali hanya drop air. Tentunya ke depan harus dipikirkan kebijakan yang permanen untuk memecahkan masalah ini,” ungkap dia. (H37,H7-62)
Post Date : 14 Juli 2009
|
