JAKARTA(SI) – Tingkat kebocoran air bersih di wilayah DKI Jakarta cukup tinggi,yakni mencapai 46%.Wilayah Jakarta Utara menempati posisi tertinggi kasus pencurian air bersih.
Pada tahun 2009 lalu,distribusi air bersih dari PT Aetra Air Jakarta sebanyak 239.059.593 m3. Sedangkan untuk PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) sebanyak 228.669.014 m3. Menurut Direktur Utama PAM Jaya Maurits Napitupulu mengatakan, dari 46% tingkat kebocoran itu, sekitar 23% akibat pencurian air. ”Setengah dari persentase kehilangan air diakibatkan sambungan ilegal,”kata Maurits,kemarin.
Dia mengungkapkan, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo sudah memerintahkan dibentuknya tim yang selalu membantu dalam penegakan hukum bagi pencuri air. Namun, sebelum penertiban dilakukan, PAM Jaya akan melakukan sosialisasi kepada seluruh warga Jakarta agar tidak mencuri air. ”Kemudian melakukan identifikasi wilayah sebagai tempat yang dicurigai paling banyak terjadinya kehilangan air,”ujarnya.
Setelah itu pihaknya akan melakukan penertiban dan meminta si pelanggar agar membuat sambungan air legal kepada operator setempat. Jika kemudian para pelanggar membangkang,akan dibawa ke ranah hukum. Rencananya akan membentuk satu tim penertiban pencurian air yang merupakan gabungan dari Pemprov DKI Jakarta, lima pemkot, Satpol PP, dan Polda Metro Jaya.
Tim tersebut juga bertugas menertibkan para pengguna air tanah dalam kapasitas besar yang tidak terdaftar atau ilegal.Mereka akan diminta untuk segera berpindah menggunakan air pipa untuk mendapatkan air bersih. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengaku akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelayanan dan penanganan air bersih yang dilakukan operator air bersih, yaitu Palyja dan Aetra.
”Evaluasi ini dilakukan karena saya tidak puas dengan penanganan air bersih di Jakarta.Ternyata volume air bersih yang hilang dan tidak sampai kepada konsumen masih relatif tinggi,”ungkapnya. Untuk itu, pihaknya memanggil kedua operator guna mengetahui lebih detail permasalahan yang sebenarnya.
Setelah mengetahui duduk permasalahan, Fauzi Bowo berharap dapat mencari jalan keluar untuk mengurangi illegal connection tersebut. Salah satu solusinya, yakni membuat tim tersebut. ”Kami sedang memikirkan struktur timnya.Khusus Satpol PP harus ada satuan tugas yang kerjanya khusus menyelesaikan masalah- masalah pencurian air. Satgas Satpol PP khusus ini akan bekerja sama dengan polisi dan semua pihak,”ujarnya.
Selama ini penertiban penggunaan air tanah ilegal hanya dilakukan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta. Mulai tahun ini penertiban dan pengendalian air tanah akan dilakukan terintegrasi dengan tim tersebut.Tim ini juga bertugas untuk mengendalikan air tanah.”Bahkan banyak volume air tanah yang terbuang percuma.
Sampai saat ini baru 50 orang yang kena teguran dan dikenakan sanksi. Padahal saya yakin warga yang menggunakan air tanah tidak sesuai aturan masih banyak di Jakarta,”paparnya. Wakil Direktur Palyja, Herawati Prasetyo memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Pemprov DKI yang mau membantu menertibkan illegal connection dan penggunaan air tanah.
Dia optimistis, tindakan penertiban tersebut akan berjalan baik dalam menekan tingkat kehilangan air. Sebab,tim tersebut bergerak di bagian terdepan. ”Saya optimistis penertiban itu akan menghasilkan penurunan tingkat kehilangan air,”kata Herawati. Direktur Utama Aetra, Sjahril Japarin juga mendukung pembentukan tim penertiban tersebut. ”Kami menjadi terbantu sekali sehingga bisa lebih fokus untuk peningkatan distribusi dan kualitas air bersih,”tandas Sjahril. (ahmad baidowi)
Post Date : 05 Juli 2010
|
