|
Padang, Kompas - Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, kini mulai merehabilitasi kawasan yang hancur terkena bencana galodo (banjir bandang), akhir Februari 2005. Rehabilitasi fisik yang melibatkan lebih dari 1.000 PNS, aparat TNI dan Polri, serta pemuda itu antara lain mencakup penghijauan, perbaikan irigasi, mu- shala, dan rumah warga yang rusak dalam suatu operasi bakti sosial terpadu di lima kelurahan di Kecamatan Lubuk Kilangan, yang dilanda galodo. Asisten II Pemkot Padang Indra Catri mengatakan, melalui operasi bakti sosial itu, Pemkot Padang menggugah kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. "Sebagai daerah rawan bencana, tindakan masyarakat jangan sampai merusak lingkungan, tetapi turut memelihara lingkungan," kata Indra, Senin (7/3) di Padang. Seperti diberitakan, bencana galodo di Kelurahan Batu Gadang, Indarung, Padangbasi, Baringin, dan Kelurahan Tarantang, Minggu (27/2), menyebabkan 150,5 hektar sawah dan lima jembatan rusak, irigasi jebol, rumah terendam lumpur, hanyut, dan rusak, termasuk satu bangunan sekolah. Sebanyak 679 warga mengungsi. "Selain perbaikan irigasi, juga baronjong untuk penguatan tebing. Sifatnya hanya penanganan sementara dan darurat. Untuk penanganan jangka panjang membutuhkan biaya sekitar Rp 35 miliar," ujarnya. Untuk penghijauan di lokasi bencana, dilakukan penanaman bibit durian, manggis, dan mahoni. Masyarakat diharapkan melakukan gerakan serupa dengan menanam bibit lain yang bernilai ekonomis dan menghijaukan lingkungan. Terkait galodo itu, Manajer Kampanye Walhi Sumbar Heri Prasetyo, kemarin, mengatakan, pihaknya kembali melakukan investigasi dan melihat fakta di lapangan. "Didapat kesimpulan, galodo yang melanda lima kelurahan di Kota Padang berasal dari Batang (Sungai) Idas dan Batang Timbalun, hulu Batang Arau yang bermuara ke pusat Kota Padang," katanya. Hal ini, lanjutnya, diperkuat dengan penelitian Universitas Andalas dan BPTP Sukarami tahun 2001. Kesimpulannya, angkutan sedimen Batang Arau berasal dari empat sungai di bagian hulunya. (nal) Post Date : 08 Maret 2005 |