 Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang dan pangan. Namun dalam kenyataannya, sebagian besar manusia belum mampu memenuhi kebutuhan ini. Menyadari kenyataan ini, di berbagai negara termasuk Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengusahakan tersedianya perumahan, demi memenuhi kebutuhan warganya. Kondisi ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan, karena meyangkut banyak segi, seperti: pembiayaan, keterlibatan sektor swasta, peningkatan pendapatan, landasan hukum, dan sebagainya. Semuanya merupakan masalah yang membutuhkan penanganan secara terpadu dan lintas sektoral.
Pada edisi ini, redaksi Jurnal Pembangunan Daerah mengangkat tema ”Pembnagunan Perumahan dan Permukiman Perdesaan, Peluang dan Tantangan”. Beberapa pakar dari unsur birokrat, teknokrat, serta praktisi akan mengupas masalah permukiman baik dari segi bahan bangunan, pembiayaan, lingkungan, serta partisipasi masyarakat – dalam hal ini dapat digerakkan lewat penyuluhan dan bimbingan teknis yang diberikan oleh pemerintah serta gerakan swadaya masyarakat.
Rubrik Jendela Pembangunan akan menyuguhkan tulisan lepas antara lain tentang bagaimana memberdayakan rakyat dalam pembangunan Indonesia oleh Loekman Soetrisno, diikuti tulisan tentang desentralisasi pengelolaan wilayah pesisir – kasus di Propinsi Sulawesi Utara, serta tulisan dari beberapa pakar. Di akhir rubrik disajikan Bedah Buku dan Berita Hukum yang mengulas tentang UU No.22/1999 dan UU No.25/1999.
Daftar Isi:
Pengantar Redaksi
SUB TEMA
- Pemanfaatan Bahan Bangunan Lokal dalam Upaya Meningkatkan Kondisi Sosial Ekonomi dan Kualitas Perumahan Perdesaan
- Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan permukiman Perdesaan
- Peran PKK dalam Program P2LDT pada Era Reformasi
- Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan melalui Perbaikan Lingkungan Permukiman
JENDELA PEMBANGUNAN
- Memberdayakan Rakyat dalam Pembangunan Indonesia
- Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir di Indonesia: Kasus Propinsi Sulawesi Utara
- Kebangunan Bangsa dan Perspektif Ekonomi Kerakyatan
- Data Inderaja & SIG Alat Bantu Perencanaan Pariwisata: Studi Kasus P. Muna Propinsi Sulawesi Tenggara
- Perkuatan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Masyarakat melalui Jaringan Kerja Lingkungan Terpadu di Tingkat Daerah (Coordinated Local Environment Action Network/ CLEAN Urban Project)
BEDAH BUKU
- Power in Motion (Modal Berpindah, Modal Berkuasa)
BERITA HUKUM
- Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
SEKILAS INFO BANGDA
Post Date : 09 Maret 2010
|
