JICA tawarkan garap air minum

JAKARTA: Japan International Cooperation Agency (JICA) menawarkan kerja sama proyek dan juga pinjaman untuk meningkatkan kualitas dan suplai air minum di Jakarta yang saat ini masih dianggap kurang memadai.

Tawaran tersebut disampaikan Special Senior Advisor JICA Hashimoto Kazushi kepada Gubernur DKI Fauzi Bowo dalam pertemuan di Balai Kota Jakarta, kemarin. "Prinsipnya gubernur setuju jika kualitas air minum ditingkatkan," ujarnya seusai pertemuan tersebut.

Hashimoto mengatakan kerja sama itu diajukan karena hasil studi JICA pada Oktober 2008 dan Januari 2009 menunjukkan kualitas air bersih dan tingkat non-revenue water (NRW) atau uncounted for water (UFW) di Jakarta masih sangat tinggi.

Selain itu, kinerja operator air di Jakarta, yakni PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra) masih dinilai dengan 10 indikator kinerja, sedangkan di Jepang penilaian operator air didasarkan pada 137 indikator kinerja.

Dia mengatakan dengan kerja sama penerapan sistem indikator kinerja itu diharapkan tingkat kebocoran air bisa ditekan seminimal mungkin, seperti kerja sama yang pernah diterapkan di Manila yang tingkat kebocoran airnya mampu ditekan menjadi 25% dari semula 60%.

Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Fauzi Bowo mengatakan bentuk kerja sama keduanya belum dijabarkan secara konkret, apakah dari segi pendanaan atau hanya sekadar konsultan.

Perluasan kerja sama

Fauzi menambahkan jika rencana kerja sama diterapkan diharapkan juga dapat diperluas pada pengelolaan air limbah di Jakarta agar bisa menjadi sumber air bersih yang bisa digunakan untuk kebutuhan warga.

Berdasarkan data PD PAM Jaya, tahun lalu tingkat kehilangan air atau kebocoran (unccounted for water/UFW) atau NRW masih tergolong tinggi yaitu di atas 40% dari produksi air sekitar 20 juta meter kubik.

Nilai ini diperoleh dari akumulasi penurunan UFW dua mitra PD PAM Jaya yaitu PT Palyja sebesar 45% dan PT Aetra sebesar 50%. Tingginya UFW ini disebabkan oleh tingginya sambungan ilegal dan konsumsi ilegal.

Dalam perkembangan lain, Koordinator Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air Hamong Santono mengatakan Pemprov DKI perlu mempertimbangkan untuk mengakhiri kontrak kerja sama dengan Palyja dan Aetra karena terbukti gagal memenuhi target dalam perjanjian.

Hamong mengatakan pertimbangan itu semakin relevan saat pembahasan rebasing 2009-2012 masih berlangsung. "Realisasi yang di bawah target itu tidak sesuai tujuan awal DKI menjalin kerja sama dengan swasta. Pertimbangan mengakhiri kontrak itu layak dikedepankan," ujarnya. (Nurudin Abdullah)

Post Date : 22 Januari 2009