Singapura, Kompas - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mematangkan rencana proyek pembangunan pabrik penghasil air bersih di Jatiluhur, Jawa Barat, senilai Rp 3 triliun. Proyek ini diharapkan akan meringankan proses produksi air bersih yang selama ini sangat bergantung pada pasokan air dari Kalimalang, yang kini semakin tercemar.
”Feasibility study (studi kelayakan) atas proyek ini akan kami lakukan mulai tahun 2010,” ujar Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo seusai berbicara pada Pertemuan Tingkat Tinggi Infrastruktur yang digelar Bank Dunia dan Pemerintah Singapura di Singapura, Rabu (11/11).
Menurut Fauzi, pekerjaan utama dalam proyek ini adalah pembangunan jaringan pipa yang akan mengangkut air bersih dari Waduk Jatiluhur ke Jakarta. Jarak pemipaan diperkirakan mencapai 70 kilometer. Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga menawarkan pasokan air bersih itu kepada kabupaten/kota yang akan dilewati pipa tersebut, seperti Bekasi dan Karawang.
”Oleh karena itu, kami menawarkan proyek ini kepada industri pipa yang akan menjadi bagian dominan dari pembangunan fasilitas air bersih ini,” ujarnya.
Mekanisme produksi dan pemasaran air bersih ini akan berbeda dengan yang sudah dilakukan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Jakarta saat ini. Dengan pasokan air bersih dari Jatiluhur, PDAM tak perlu memproduksi sendiri air bersih. PDAM hanya perlu mendistribusikan dan memasarkannya.
Dengan demikian, PDAM akan memperoleh keuntungan berupa beban yang lebih ringan karena tidak perlu memproduksi sendiri air bersihnya. Produksi air bersih akan diserahkan kepada perusahaan lain.
”Namun, kami tidak akan melepas 100 persen kepemilikan perusahaan tersebut sehingga pemerintah daerah akan tetap memiliki saham. Masalah harga dan tarif juga masih bisa dikendalikan karena ini masalah kebutuhan masyarakat banyak,” tutur Fauzi. Dana yang akan digunakan untuk membangun fasilitas pengolahan air bersih itu berasal dari APBD dan sebagian besar dari BUMD.
Pembangkit listrik
Fauzi juga berharap akan ada kesempatan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk membangun sebuah pembangkit listrik yang bisa menutup seluruh kebutuhan daya listrik di Ibu Kota. Pembangkit listrik ini tak akan menghilangkan fungsi PLN yang tetap dibutuhkan sebagai tolok ukur dalam penetapan harga yang layak bagi kebutuhan masyarakat.
”Kami bisa bekerja sama dengan sebuah perusahaan untuk membangun pembangkit listrik di Jakarta sehingga tidak ada lagi pemadaman. Kami tetap membutuhkan PLN karena penetapan harga harus ada yang menjadi tolok ukur,” ujarnya.
Guna merealisasikan hal tersebut, butuh dukungan pemerintah pusat untuk mengubah aturan perundang-undangan yang menetapkan PLN sebagai satu-satunya operator listrik di Indonesia. Aturan tersebut perlu diubah agar memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan listriknya sendiri.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa, secara umum, penetapan proyek kerja sama pemerintah dengan pihak swasta masih harus melalui pemerintah pusat. Ini juga berlaku bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara finansial memiliki kelebihan dana dibandingkan dengan daerah-daerah lain. (OIN)
Post Date : 12 November 2009
|
