Jakarta Harus Punya Terobosan

Jakarta, Kompas - Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mencari terobosan agar layanan air bersih di Jakarta dapat diperbaiki dalam waktu tidak terlalu lama. Sistem layanan air bersih yang ada di Jakarta saat ini tidak dapat diandalkan dan tidak berkelanjutan untuk masa depan.

”Layanan air bersih yang buruk membuat penyedotan air tanah dalam akan terus berlangsung dan penurunan permukaan tanah tidak dapat diperlambat. Di sisi lain, warga miskin dipaksa membeli air dengan harga terlalu mahal karena tidak terlayani jaringan pipa air bersih,” kata Firdaus Ali, anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum (BRPAM), Jakarta, Kamis (28/10).

Menurut Firdaus Ali, berdasarkan data PAM Jaya, jaringan pipa sudah melayani 60 persen warga Jakarta. Namun, berdasarkan penelusuran BRPAM, hanya 44 persen yang terlayani. Jika ditambah para pelanggan yang tidak pernah mendapat pasokan air, cakupan layanan itu turun hingga 38 persen.

Tingkat kehilangan air mencapai 48 persen atau hampir separuh air bersih terbuang percuma. Sebanyak 98 persen air baku juga harus dipasok dari luar Jakarta. Di Jakarta Utara, lima kelurahan tidak terlayani jaringan pipa sama sekali dan hanya dua kelurahan yang terlayani dengan baik. Sisanya terlayani jaringan pipa tetapi pasokannya buruk.

Warga miskin di kelurahan yang tidak terlayani jaringan pipa harus membeli air bersih yang dijual eceran Rp 125.000 per meter kubik. Padahal harga rata-rata air bersih dari PAM Jaya hanya Rp 7.500 per meter kubik.

”Pemprov DKI perlu membantu PAM Jaya untuk menurunkan tingkat kehilangan air. Di sisi lain, jaringan sanitasi dan pengolahan limbah domestik harus dibangun,” kata Firdaus.

Jaringan air bersih adalah satu-satunya infrastruktur yang tidak dibiayai pemerintah. Semuanya dibebankan kepada warga sebagai pelanggan.

Di sisi lain, limbah domestik harus diolah agar dapat dijadikan sumber air baku. Pengolahan limbah domestik juga harus dilakukan agar tidak mencemari sungai-sungai yang ada. Sungai-sungai yang ada seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku agar layanan air bersih dapat berkesinambungan.

Asisten Sekda DKI bidang Perekonomian Hasan Basri mengatakan, Pemprov DKI sedang mendesak pemerintah pusat untuk membangun pabrik air bersih di Waduk Jatiluhur. Pemprov DKI juga siap berkontribusi membangun instalasi yang mampu menghasilkan air minum 4.000-9.000 meter kubik.

Dalam RTRW DKI 2010-2030, Pemprov DKI juga merencanakan pembangunan jaringan sanitasi dan pengolahan limbah domestik. Namun, untuk memanfaatkan air sungai, pemerintah pusat juga harus turun tangan untuk mencegah pencemaran sejak dari hulu sungai.

Sementara itu, untuk mengurangi tingkat kehilangan air, mitra PAM Jaya, PT Aetra Air Jakarta, memutus 400 sambungan ilegal di Kampung Pulo Ngandang, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Sekretaris Perusahaan PT Aetra Yosua L Tobing mengatakan, sambungan ilegal mengakibatkan Aetra kehilangan 2.800 meter kubik air per bulan.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga, PT Aetra akan menyediakan suplai air alternatif, seperti kios air bagi warga di permukiman ilegal. Menurut aturan, jaringan pipa tidak boleh dibangun di lingkungan permukiman ilegal. Di sisi lain, para pencuri air akan diserahkan pada polisi untuk ditangani. Proses hukum diperlukan untuk menciptakan efek jera. (ECA/NEL)

Post Date : 29 Oktober 2010