Jakarta Butuh Tanggul Laut

Jakarta, Kompas - Krisis air bersih warga DKI Jakarta masih menjadi masalah serius. Hingga saat ini belum ada tempat penampungan air bersih dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan warga Ibu Kota. Di sisi lain, persediaan air bersih semakin menipis.

 

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menawarkan gagasan mengatasi persoalan itu dengan membangun tanggul laut raksasa (giant sea wall/GSW) di utara Jakarta. GSW bermanfaat sebagai penyimpanan air bersih, sarana transportasi, sekaligus pelindung daratan dari ancaman rob. Fauzi memperkirakan proyek ini memerlukan dana paling tidak Rp 150 triliun.

 

”Paling tidak sebelum prediksi rob tahun 2025 terjadi di pantai utara Jawa, proyek ini harus selesai. Yang pertama dan paling utama membangun kepercayaan kepada pemerintah daerah. Jika ini tidak ada, proyek apa pun tidak akan dapat dijalankan,” tutur Fauzi Bowo di Jakarta, Kamis (13/9).

 

GSW adalah proyek besar berupa tanggul raksasa di utara Jakarta. Tanggul ini menghubungkan beberapa pulau kecil dan reklamasi laut. Jika proyek ini terwujud, tanggul raksasa dapat menampung cadangan air tawar dari semua kali yang bermuara di utara Jakarta sebesar 1 miliar meter kubik di dalam waduk seluas 10.000 hektar.

 

Pembangunan GSW terintegrasi dengan pengembangan kota di perairan utara Jakarta sesuai dengan paradigma mewujudkan Water Front City bertaraf internasional. Kawasan ini akan terhubung dengan jaringan jalan tol dan MRT. Di bagian timur GSW dibangun kawasan ekonomi khusus seluas 1.000 hektar sebagai pusat logistik nasional dan internasional bernama kawasan Ali Sadikin.

 

Sebelum proyek GSW berjalan, Pemprov DKI akan membangun pusat penjernihan air di Curug, Karawang, Jawa Barat. Proyek ini merupakan solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

 

 

Anggota Dewan Sumber Daya Air DKI Jakarta, Firdaus Ali, mengatakan, harus ada sinergi dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan proyek itu. Jika tidak ada campur tangan pusat, gagasan itu tetap akan menjadi wacana sampai tahun 2030 ketika sebagian daratan Jakarta terancam tenggelam.

 

Proyek ini sangat realistis untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Setelah masuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW DKI Jakarta 2011-2030, pemerintah harus segera membuat kajian ilmiah. Kajian itu meliputi kelayakan proyek, risiko, struktur bangunannya, dan penelitian dasar laut. ”Walaupun menjadi komoditas politik, proyek ini harus terwujud demi kepentingan publik,” kata Firdaus.

 

Tanggul laut raksasa sudah diwujudkan di beberapa kota besar dunia, seperti Singapura, Hongkong, Shanghai, dan Yokohama. Keberadaannya dibutuhkan seiring semakin terbatasnya lahan di darat. Jika tanggul laut di utara Jakarta jadi dibangun, akan ada 2 x 35 kilometer pantai baru. Dia mengusulkan pantai luar sebaiknya diserahkan untuk publik, misalnya kelompok nelayan. Sementara pantai di bagian dalam tanggul dapat diserahkan kepada swasta. (NDY/FRO/BRO)