Jabar Benahi Lingkungan untuk Atasi Banjir Jakarta

Bandung, Kompas - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertekad menghijaukan kawasan Puncak sebagai upaya perbaikan lingkungan dan mengatasi banjir di Jakarta.

”Setelah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, keluar kesepakatan membangun megapolitan yang ramah lingkungan yang kemudian menjadi Peraturan Presiden tentang Penataan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur). Ini merupakan kerja sama Pemprov Jabar, Banten, dan DKI Jakarta,” kata Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Bandung, Kamis (25/9).

Kerja sama itu bertujuan untuk konservasi air, mengatasi banjir, masalah sampah, dan transportasi di Jabodetabekjur.

Menurut Heryawan, ada tim dari Pemprov Jabar, Banten, dan DKI Jakarta yang dikooordinasi oleh Departemen Pekerjaan Umum (PU). Tugas tim antara lain menghidupkan kembali situ-situ (telaga) yang sudah mati dan membuat situ baru. ”Pemerintah pusat merehabilitasi dan membuat situ, sementara Pemprov Jabar merawat situ yang ada,” kata Heryawan.

Di daerah Puncak sampai Jakarta terdapat sedikitnya 150 situ. Departemen PU telah membuat 72 situ, sedangkan 78 situ lain dalam pengerjaan.

Menurut Heryawan, penghijauan di Puncak terhambat kepemilikan lahan. Sebanyak 70 persen lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, termasuk Puncak, dimiliki masyarakat. ”Kami harus memberi pengertian agar warga tidak menjual tanahnya dan tidak dibangun vila. Juga harus ada sumur resapan dan penghijauan,” katanya.

Kendala lain adalah sebagian besar vila di Puncak dimiliki oleh orang yang tinggal di Jakarta. Butuh strategi khusus untuk membujuk mereka agar mau menghijaukan lahannya.

Anggota Dewan Pakar dari Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda, Soepardiyono Sobirin, mengatakan, DAS-DAS di atas Jakarta rusak sehingga Jakarta rawan banjir. Ada delapan DAS terkait Jakarta, yakni DAS Cisadane, Angke, Ciliwung, Krukut, Sunter, Cilincing, Cikarang, dan Bekasi.

Sobirin mengatakan, semestinya 30 persen dari DAS Ciliwung dan Cisadane berupa hutan. ”Pemerintah harus berani mencanangkan pembangunan hutan kembali untuk meredam banjir,” katanya. (MHF)

Post Date : 26 September 2008