Tumbuhnya gedung-gedung tinggi di Jakarta menimbulkan ancaman turunnya permukaan tanah akibat penyedotan air tanah yang berlebihan untuk memenuhi kebutuhan pengguna gedung. Mencegah berlanjutnya subsiden, diterapkan sumur injeksi untuk mengembalikan air tanah ke tingkat semula.
Selama ini berdirinya gedung perkantoran dan apartemen di kota Jakarta tidak dibarengi pasokan air bersih dari perusahaan air minum dalam jumlah memadai.
Perusahaan air minum daerah hanya mampu memenuhi sekitar 40 persen kebutuhan air bersih di perkotaan. Hal ini mendorong dilakukannya pemompaan air tanah, mulai dari air tanah dangkal hingga air tanah dalam.
Hal ini bukan hanya dilakukan oleh penduduk, melainkan juga oleh pengelola gedung perkantoran dan apartemen.
Eksploitasi air tanah dalam yang berlebihan dalam kurun waktu lama ternyata telah mengancam keberlanjutan sumber daya ini dan lingkungan perkotaan secara keseluruhan.
Turun lebih dari 2 meter
Pengukuran sumur monitor yang dipasang Badan Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta di sekitar Gedung Jaya dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menunjukkan adanya penurunan permukaan air tanah dalam sedalam 2,27 meter dalam kurun waktu 2001 hingga 2004.
”Penurunan permukaan air tanah menimbulkan rongga di bawah tanah. Adanya tingkat pembebanan yang tinggi di permukaan menyebabkan permukaan tanah turun,” demikian peneliti air tanah dari Kementerian Riset dan Teknologi, Teddy Sudinda, yang menamatkan master dan doktor di bidang air tanah di Universitas Okayama, Jepang.
Berdasarkan data Dinas Pengembangan DKI Jakarta, pada periode 1982-1997 terjadi amblesan tanah di kawasan pusat 60 cm-80 cm. Amblesnya tanah, bahkan, mencapai sekitar 100 cm-180 cm (hampir 2 meter) dalam kurun waktu yang sama.
Penurunan volume air tanah dalam juga berdampak pada intrusi air laut hingga beberapa kilometer dari garis pantai. Dampak lebih lanjut adalah terjadinya korosi pada fondasi atau tiang pancang gedung tinggi.
Mengatasi masalah tersebut, Teddy yang menjabat Kepala Bidang Kebutuhan Masyarakat Kementerian Negara Riset dan Teknologi, menegaskan, perlunya penerapan aturan pembatasan penyedotan air tanah dalam dan membuat resapan buatan atau sumur injeksi. Pembangunan sumur injeksi perlu dirintis di kantor pemerintahan di daerah perkotaan.
Sebagai proyek percontohan dipilih kawasan Gedung BPPT di Jalan Thamrin yang tahun 2008 mengalami penurunan permukaan tanah akibat pengambilan air tanah pada pembangunan gedung Kementerian Agama di sebelahnya.
Sumur injeksi sedalam 200 meter ini telah beroperasi sejak September 2009. Pembangunannya memakan waktu 4 bulan, didahului dengan survei geolistrik untuk mengetahui struktur tanah di kawasan Thamrin. Bentuk akuifer diketahui dengan menerapkan peranti lunak pemodelan.
Dari survei diketahui terdapat lapisan akuifer atau penampung air sedalam sekitar 100 meter–200 meter. Untuk itu dilakukan pengeboran tanah hingga mencapai lapisan akuifer tersebut.
Untuk mengebor hingga kedalaman itu diperlukan waktu sebulan, menggunakan bor bermata intan. Setelah dipasang selubung, kemudian dimasukkan pipa setebal 8 inci. Pada bagian ujungnya dipasang pipa berlubang-lubang. ujar Teddy, yang juga menjabat sebagai Koordinator Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Resapan Buatan. Air limpasan
Dengan terbangunnya sumur injeksi ini, kelebihan air limpasan selama musim hujan dapat ditanggulangi, yaitu dengan menampung air tersebut di dalam sumur setelah melalui proses pengolahan.
Dengan demikian, kualitas air dapat memenuhi baku mutu air. Di sekitar sumur kemudian dibangun bak penampung dan pengolah air.
Namun, pada tahap awal, sumur injeksi hanya bisa menampung air yang keluar dari mesin pendingin.
Dari Gedung 2 BPPT, yang berlantai 24, dihasilkan air dari AC sebanyak 3 liter per menit. Dengan beroperasinya mesin AC selama 8 jam per hari, pasokan air sehari mencapai 1.440 liter.
”Jika uji coba pembangunan sumur injeksi ini berhasil, akan dilanjutkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk penerapannya di gedung-gedung pemerintah lainnya,” kata Teddy.
Namun, diakui bahwa biaya sumur injeksi ke akuifer air tanah dalam tidaklah murah. Untuk setiap 1 meter kedalaman pengeboran harus dikeluarkan dana hingga Rp 1,5 juta.
Penerapan teknologi ini lebih lanjut di Jakarta dan kota lain juga perlu dukungan peraturan daerah dan petunjuk teknis pembangunan serta pengelolaannya lebih lanjut. YUNI IKAWATI
Post Date : 07 Mei 2010
|
