Infrastruktur: Sektor Swasta Diimbau Bangun Fasilitas Air

Sumber:Media Indonesia - 15 September 2005
Kategori:Air Minum
JAKARTA (Media): Pemerintah mendorong keterlibatan swasta untuk membangun fasilitas air bersih bagi masyarakat. Keterbatasan dana menyebabkan pemerintah kesulitan memenuhi fasilitas itu, terutama untuk memenuhi target Millenium Development Goals (MDGs).

"Bisnis penyediaan air bersih, terutama untuk kawasan perkotaan, sangat menguntungkan," kata Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto usai membuka lokakarya Percepatan Pencapaian Sasaran MDGs di Jakarta, kemarin.

Keterlibatan ini diharapkan memercepat target pemerintah untuk mencapai target MDGs. Pasalnya, kini sekitar 50% penduduk di Indonesia belum bisa mendapatkan akses air bersih. Padahal, deklarasi MDGs menyaratkan setidaknya air bersih harus diakses 80% masyarakat.

Kini pemerintah hanya mampu mengalokasikan Rp400 miliar per tahun sementara dana yang dibutuhkan untuk infrastruktur air bersih mencapai Rp3 triliun.

"Jadi, sangat jauh kekurangan," kata Menteri PU.

Sebenarnya, bisnis tersebut amat potensial karena mayoritas wilayah perkotaan mengalami kesulitan air bersih. Sedangkan keterpurukan pengelolaan sistem air bersih akibat manajemen kurang baik.

"Ini terjadi di beberapa wilayah perkotaan di Indonesia," ujar Menteri PU.

Pada kesempatan itu, Dirjen Cipta Karya PU Agoes Widjanarko mengatakan investor swasta akan difokuskan mengelola kawasan permukiman menengah atas di perkotaan. Sementara, pemerintah akan menggarap kawasan miskin yang sulit memeroleh keuntungan.

Pengelolaan air secara komersial sudah dilakukan di beberapa wilayah perumahan mewah di Jabotabek. Rata-rata konsumen tidak keberatan dengan harga yang ditetapkan pengelola.

Menteri PU mengungkapkan selain air minum, untuk mencapai target MDGs, pemerintah harus membenahi sanitasi dan pengelolaan sampah. Untuk sanitasi, peran pemerintah memang sangat besar di dalamnya.

"Namun, untuk pengolahan sampah sudah dapat diserahkan kepada swasta sepenuhnya. Karena itu, perlu kebijakan yang mendukung partisipasi swasta di kedua sektor tersebut," ungkap Agoes. (EC/E-2).



Post Date : 15 September 2005