Infrastruktur Aceh Dianggarkan Rp25 Triliun

Sumber:Riau Pos - 15 Maret 2005
Kategori:Aceh
JAKARTA (RP) - Pemerintah mengalkulasi untuk membangun infrastruktur Aceh yang porak-poranda akibat tsunami akan menelan dana sebesar Rp25 triliun. Sektor lain yang memerlukan dana besar adalah pendidikan dan kesehatan.

Itu dikemukakan Meneg PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani sebelum raker untuk membahas rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh di Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, kemarin. ''Sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan menjadi pos yang paling besar. Untuk infrastruktur angkanya berkisar Rp25 triliun. Sedangkan untuk pendidikan dan kesehatan mencapai Rp 9 triliun untuk jangka waktu lima tahun,'' beber Sri Mulyani.

Menurut nya, pemerintah saat ini sedang menyusun detail dari proyek-proyek prioritas yang akan diperinci per tahunnya. Pemerintah juga masih perlu melakukan pembahasan dengan DPR terkait alokasi anggaran dalam APBN untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Sri Mulyani menyatakan kebutuhan dana itu akan bisa tertutupi. Pasalnya, Indonesia mendapat moratorium dari Paris Club. Selain itu, Indonesia dalam sidang CGI (Consultative Group on Indonesia) beberapa waktu lalu juga mendapatkan batuan berupa hibah dan soft loan dan jumlahnya terus bertambah seperti juga dari ADB (Asian Development Bank).

Bahkan, ujar nya, dalam pekan ini Indonesia juga akan menandatangani kesepakatan dengan Australia dalam pencairan hibah sebesar 500 juta dolar AS dan pinjaman lunak sebesar 500 juta dolar AS.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, terkait proyek infrastruktur dalam skala besar, hingga kini masih memerlukan detail terutama dari sisi teknis maupun feasibilitas dari sisi lingkungan alam.

''Tapi kalau jalan, yang selama ini mengalami kerusakan yang tidak terlalu besar bisa dilaksanakan dengan sangat segera. Terutama, karena emergency rehabilitasi sekolah dan kesehatan. Sedangkan, proyek-proyek infrastuktur besar masih perlu detail dari sisi engineering,'' ucapnya.

Pada bagian lain, dia menuturkan pihaknya kini pihaknya terus mematangkan draft blue print rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. ''Kita harus selesaikan dulu soal Aceh. Draftnya kira-kira selesai akhir Minggu ini,'' sebutnya.

Yang menarik, Sri menyatakan payung hukum blue print itu sendiri masih tengah dikaji apakah dalam bentuk Perpres (peraturan presiden) dan UU (Undang-undang). ''Kita pikirkan sama-sama, mana bentuk yang cocok,'' pintanya.

Menurutnya, asal ada legalitas hukum, apakah bentuknya dalam Perpres atau UU tidak ada masalah. Yang terpenting, ada payung hukum sehingga dapat menjadi pedoman yang pasti bagi badan pelaksana dalam melaksanakannya.

Sementara itu, dari draft blue print terungkap, proyek pembangunan infrastruktur yang direncanakan adalah pada bidang transportasi, energi dan listrik, pos dan telematika, perumahan, air minum dan sanitasi, sumber daya air, dan pos lainnya. Dalam draft tersebut, setiap bidang dipilah menjadi dua yaitu tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada bidang trasportasi terbagi atas transportasi laut, udara, darat, dan SAR (search and rescue). Untuk transportasi laut, pada tahap rehabilitasi akan dilakukan perbaikan 9 lokasi pelabuhan dan pemulihan 9 lokasi ASDP. Untuk tahap rekonstruksi, berupa pembangunan atau pengoperasian 24 pelabuhan dan penyediaan sistem navigasi 6 paket pelayaran.

Untuk transportasi udara, pada tahap rehabilitasi akan dilakukan perbaikan 8 bandar udara. Sedangkan, pada tahap rekonstruksi akan diadakan perbaikan dan pengoperasian 6 bandar udara.

Untuk transportasi darat, pada tahap rehabilitasi meliputi perbaikan 915 km jalan nasional dan provinsi, 1.685 m jembatan nasional dan provinsi, serta pemulihan fasilitas angkutan darat. Sedangkan, pada tahap rekonstruksi berupa perbaikan 973 km jalan nasional dan provinsi dan 7.250 m jembatan nasional dan provinsi. Sementara untuk SAR pada tahap rekonstruksi menyangkut penyediaan sarana dan prasarana SAR.

Bidang energi dan listrik, pada tahap rehabilitasi pemerintah akan melakukan penggantian atau perbaikan generator, jaringan distribusi dan gardu hubung serta jaringan listrik perumahan dan fasilitas umum. Selain itu, rehabilitasi PLTD Apung Banda Aceh, menjaga pasokan BBM, perbaikan SPBU, perbaikan Depot Krueng Raya dan Cabang Banda Aceh, serta perbaikan Depot Meulaboh. Sedangkan, pada tahap rekonstruksi diwujudkan melalui pembangunan transmisi 150 kv dan pembangunan PLTA Peusangan.

Selanjutnya pada bidang pos dan telematika, untuk tahap rehabilitasi akan ada pembangunan teknologi PFS (Portable Fix Satellite) sebanyak 72 unit, pembangunan teknologi radio sebanyak 71 unit, pembangunan pelayanan pos (Public Service Obligation), gedung balai frekwensi UPT Ditjen Postel dan rehabilitasi RRI, TVRI, dan Dinas Infokom NAD. Sedangkan untuk tahap rekonstruksi meliputi rekonstruksi gedung dan peralatan TVRI Stasiun Banda Aceh.

Pada bidang perumahan, untuk tahap rehabilitasi berupa pembangunan perumahan baru sebanyak 75.595 unit dan perbaikan sebanyak 118.323 unit. Tahap rekonstruksi belum ada agenda.

Untuk fasilitas air minum dan sanitasi, pada tahap rehabilitasi berupa perbaikan IPA dan jaringan air bersih, 995 unit WC/Fasum, 21 unit truk tinja, perbaikan drainase (primer 82 km dan sekunder 328 km), serta perbaikan prasarana pedesaan. Sedangkan, untuk tahap rekonstruksi, berupa penyediaan prasarana air bersih, sanitasi komunal, truk tinja, dan IPLT. Berikutnya, pembangunan drainase primer dan sekunder, penyediaan fasilitas persampahan, dan penyediaan fasilitas umum pedesaan.

Bidang pembangunan infrastruktur sumber daya air, pada tahap rehabilitasi berupa perbaikan jaringan irigasi wilayah pantai seluas 9.785 ha dan nonpantai 36.226 ha, perbaikan sungai dan pengendalian banjir (sungai besar 5 km, sungai menengah 10 km, sungai kecil 25 km), dan pengamanan pantai (perlindungan abrasi 19.795 km, tanggul pantai 1,9 km, tembok laut 8.012 km, dan Jetty 1.400 km).

Sedangkan pada tahap rekonstruksi, proyek infrastruktur sumber daya air diarahkan pada perbaikan jaringan irigasi (wilayah nonpantai 36.369 ha), normalisasi aliran sungai dan pengendalian banjir (sungai besar 64 km, sungai menengah 25 km, kolam/waduk 5 unit), dan pengamanan pantai 5,5 km, tembok laut 8,75 km, floodway 0,2 km, dan Jetty 2,3 m).

Sementara untuk bidang prasarana lainnya, pada tahap rehabilitasi berupa perbaikan gedung pemerintah dan fasilitas umum. Sedangkan pada tahap rekonstruksi berupa penyediaan fasilitas kota/kabupaten yang tersebar di berbagai wilayah, dan pembangunan fasilitas perlindungan tsunami di Banda Aceh. (sor/pri/jpnn)

Post Date : 15 Maret 2005