Indonesia-Belanda Kerja Sama Penanganan Air

Jakarta, Kompas - Wakil Menteri Transportasi, Pekerjaan Umum, dan Penanganan Air Kerajaan Belanda Tineke Huizinga mengatakan, Indonesia sebaiknya memfokuskan penanganan air dalam tiga hal, yakni delta, dataran rendah, dan antisipasi atas perubahan iklim global.

”Permasalahan yang dihadapi Indonesia sama dengan tantangan yang dihadapi Belanda. Dengan melanjutkan kerja sama, kami berharap Indonesia dan Belanda lebih baik dalam menangani masalah air,” kata Huizinga, Selasa (20/1), dalam pertemuan tingkat tinggi antarpejabat kedua negara di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, pihak Indonesia antara lain diwakili Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, sedangkan Kerajaan Belanda antara lain diwakili Dirjen Air Annemieke Nijhoff, Duta Besar Nikolaos van Dam, dan Ketua Union of Waterboards Sybe Schaap.

Menurut Huizinga, Kota Jakarta harus segera membangun infrastruktur di pesisir karena muka air laut makin meninggi seiring perubahan iklim global.

”Juga harus segera dicari solusi untuk mengatur air di delta-delta sungai, karena saya tahu banyak warga Pulau Jawa bermukim di delta sungai,” ujar dia.

Masterplan lahan gambut

Menurut Menteri PU, pada periode kerja sama tahap II: 2007-2012, Belanda-Indonesia akan merampungkan beberapa proyek, misalnya Flood Hazard Mapping (selesai 2009) dan Jakarta Flood Management II (juga selesai 2009).

Adapun proyek yang sudah diselesaikan kedua negara diantaranya masterplan lahan gambut di Kalimantan Tengah, perencanaan dan desain sistem polder di Semarang, dan pengembangan rawa pasang surut di Kalimantan Barat.

”Saya mengingatkan, pembangunan infrastruktur apa pun harus melibatkan pemda, sehingga mereka ikut mencari solusi, membangun dan memeliharanya,” ujar Menteri Negara Lingkungan Hidu Rachmat Witoelar.

Berdasarkan pengalaman di Belanda, yang urusan airnya juga didesentralisasikan, maka di Semarang, yang seringkali direpotkan dengan air pasang laut, akan dibentuk Dewan Polder dan Dewan Air di tingkat Kota.

Menurut Direktur Sungai, Danau, dan Waduk PU Widagdo, bantuan dari Belanda berbeda dengan negara lain.

Bantuan dari Belanda, tutur Widagdo, lebih banyak berbentuk bantuan teknik, bukan berupa bantuan pinjaman, dengan melibatkan pemerintah daerah.(RYO)

Post Date : 21 Januari 2009