Jakarta, Kompas - Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pusat Statistik bekerja sama menyusun indeks kualitas lingkungan hidup setiap wilayah administratif di Indonesia. Indeks kualitas lingkungan hidup diharapkan menjadi salah satu parameter keberhasilan pemerintah daerah sehingga membangkitkan kepedulian pemerintah daerah untuk mengelola lingkungan hidup yang sehat.
Kesepakatan kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup (LH) dan Badan Pusat Statistik (BPS) itu ditandatangani Menteri LH Gusti Muhammad Hatta dan Kepala BPS Rusman Heriawan dalam pembukaan Pekan LH Indonesia ke-14 di Jakarta, Kamis (3/6). Kerja sama juga meliputi pertukaran data statistik yang penting bagi Kementerian LH.
Gusti menyatakan, indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) setidaknya akan terdiri dari IKLH tiap provinsi. ”Jadi setiap provinsi bisa mengetahui di bagian apa mereka lemah. Tiga parameter yang dihitung, yaitu tutupan lahan, kualitas air, dan kualitas udara,” kata Gusti.
Dengan mengetahui IKLH masing-masing, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun kebijakan untuk memperbaiki IKLH mereka. ”Kalimantan Selatan, misalnya, IKLH mereka jatuh karena kualitas airnya buruk dan tutupan lahannya terus berkurang,” kata Gusti.
KLH tahun ini telah menyusun IKLH nasional dan menyatakan IKLH tahun 2010 adalah 5,79. Gusti menyatakan, rincian IKLH akan diumumkan saat peringatan Hari Lingkungan Hidup 2010 di Istana Negara, 8 Juni.
Rusman mengharapkan, ”Jika kita sepakat mengarusutamakan lingkungan hidup tentu kita harus memberikan laporan kepada para pengambil kebijakan. Antara lain dengan menyusun laporan indeks kualitas lingkungan hidup,” kata Rusman.
Ia mengingatkan kekeliruan kebijakan pemerintah daerah bisa berdampak lebih luas daripada satu pelanggaran lingkungan pelaku usaha. ”Green GDP (produk domestik bruto yang berwawasan lingkungan) adalah isu penting. Jika itu dilipatgandakan, tetapi lingkungan hidup diabaikan, barangkali kita akan senang saat sekarang, tetapi menderita di masa mendatang,” ujar Rusman. IKLH diharapkan bisa diumumkan secara rutin mulai 2011.
Kementerian LH juga menyepakati kerja sama di bidang LH dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan TNI. Penandatanganan kesepakatan disaksikan Wakil Presiden Boediono. (ROW)
Post Date : 05 Juni 2010
|
