Hilang, 50 Persen Retribusi Sampah Kota Bandung

Sumber:Kompas - 22 Maret 2007
Kategori:Sampah Luar Jakarta
Bandung, Kompas - Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung kehilangan pendapatan dari retribusi sektor rumah tangga hingga 50 persen. Pasalnya, sosialisasi mengenai sistem baru belum maksimal, menyusul diberhentikannya pembayaran retribusi sampah melalui loket PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN per Maret 2007.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung M Iqbal Abdul Karim di kantornya, Rabu (21/3). "Selama ini retribusi sampah dari sektor rumah tangga mencapai Rp 6 miliar, tetapi sekarang hanya Rp 3 miliar," kata Iqbal.

Padahal, lanjut Iqbal, potensi retribusi sampah di sektor rumah tangga sendiri mencapai Rp 12 miliar. Sektor rumah tangga belum tergarap secara optimal karena kesulitan penarikan dan belum adanya basis data (datebase) yang akurat.

Kini hal itu diperparah dengan perubahan sistem yang memaksa PD Kebersihan Kota Bandung untuk bekerja lebih keras.

Ancaman yang lebih signifikan, kata Iqbal, adalah hilangnya sebagian retribusi sampah dari Pemerintah Kota Bandung yang selama ini dibayar oleh sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jumlahnya mencapai Rp 36,6 miliar.

Sebelumnya, PD Kebersihan menerima retribusi sampah dari sektor rumah tangga dan SKPD melalui PLN berbarengan dengan pembayaran rekening listrik.

"Komisi B sudah menduga bahwa akan terjadi gangguan penarikan retribusi di bulan Maret dan April. Kalau ini tidak diantisipasi dengan cepat, akan mengganggu sistem pengangkutan sampah, seperti yang sekarang ini terjadi," kata Iqbal.

Untuk itu, Iqbal meminta Pemerintah Kota Bandung agar turut mendorong para aparat kewilayahan dalam upaya pembayaran retribusi sampah. Sebab, PD Kebersihan akan kesulitan jika masalah ini diatasi sendiri.

Masalah yang paling nyata dihadapi PD Kebersihan adalah pengangkutan sampah. Di beberapa tempat pembuangan sementara (TPS), sampah masih menumpuk. "Jalan menuju TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sarimukti rusak dan truk pengangkutnya masih kurang. Idealnya, PD Kebersihan Kota Bandung butuh 140 truk. Namun, kini hanya ada 78 truk. Mereka tidak bisa menyewa truk tambahan karena kekurangan biaya," kata Iqbal.

Tutup biaya

Iqbal juga meminta Pemerintah Kota Bandung untuk menutup biaya pengangkutan sampah selama PD Kebersihan kekurangan dana. Dana ini akan dibayar PD Kebersihan jika nanti sistem penarikan retribusi sampah sudah optimal.

Direktur Utama PD Kebersihan Kota Bandung Awan Gumelar mengatakan, pihaknya kini tengah menjalin kerja sama dengan ketua rukun warga (RW) di Kota Bandung untuk menarik retribusi.

Dari 1.502 ketua RW yang ada, Awan menargetkan mampu menyosialisasikan penarikan retribusi sampah kepada 1.000 ketua RW selama bulan Maret.

Kepala Bagian Hukum dan Humas PD Kebersihan Kota Bandung Adi Taufik menjelaskan, hingga kini baru 286 ketua RW yang bersedia membantu menarik retribusi sampah dari sektor rumah tangga. "Masih banyak yang menolak karena mereka tidak mau direpotkan. Kami sadar bahwa penarikan ini tidak sederhana," ujarnya. (MHF)



Post Date : 22 Maret 2007